Pembahasan Raperda Gunungkidul Dikebut, 3 Draf Segera Dibahas
DPRD Gunungkidul mengebut pembahasan Propemperda 2026. Tiga raperda baru siap dibahas, termasuk KTR dan Ripparda 2026-2035.
Seorang warga mengambil air dari sumber Duren di Padukuhan Duwet, Purwodadi, Tepus untuk memenuhi kebutuhan harian, Kamis (23/7/2026)./Harian Jogja-David Kurniawan\r\n
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Potensi air di Gunungkidul yang tersimpan di sungai-sungai bawah tanah dinilai belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Komisi A DPRD Gunungkidul mendorong pemerintah kabupaten menyusun skema jangka panjang agar potensi tersebut bisa dimanfaatkan, terutama menghadapi kemarau panjang 2026.
Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Gunawan, mengatakan kondisi kekurangan air bersih saat kemarau menjadi ironi karena Gunungkidul memiliki potensi sumber air yang melimpah.
“Air di Gunungkidul sebenarnya melimpah. Terbukti banyak sungai-sungai bawah tanah, tapi saat kemarau masih banyak yang kekurangan air bersih,” kata Gunawan, Rabu (26/8/2026).
Dropping Hanya Solusi Jangka Pendek
Gunawan mengatakan Komisi A DPRD Gunungkidul tidak mempermasalahkan rencana penambahan anggaran untuk droping air bersih yang diajukan BPBD Gunungkidul. Usulan tersebut telah dibahas bersama anggota Komisi A dan sedang diproses melalui Belanja Tak Terduga (BTT) milik pemkab.
Namun, menurut dia, penyaluran air bersih hanya mampu menjadi solusi dalam jangka pendek. Pemerintah kabupaten perlu menyiapkan skema berkelanjutan dengan mengoptimalkan sumber-sumber air yang tersedia sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi sepanjang waktu.
Optimalisasi sumber air tersebut memang membutuhkan anggaran besar. Gunawan memperkirakan kebutuhan biayanya bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar.
“Harus dibuat perencanaan yang baik karena saat potensi sumber dapat terkelola dengan baik, maka kebutuhan di masyarakat akan terpenuhi sehingga masalah krisis air bersih di musim kemarau dapat diatasi,” katanya.
DPRD Dorong Pengawalan Anggaran Pusat
Gunawan mengatakan peluang untuk memperoleh dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui berbagai program juga terbuka. Karena itu, ia mendorong adanya pengawalan bersama agar rencana optimalisasi sumber air di Gunungkidul dapat direalisasikan.
“Memang harus dikawal dan mari bersama-sama untuk bisa mewujudkannya sehingga Gunungkidul bisa terbebas dari krisis air,” imbuh politikus Golkar ini.
Dorongan tersebut diarahkan agar penanganan krisis air tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih ketika musim kemarau. Potensi sumber air yang ada di Gunungkidul diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
BPBD Petakan Sumber Air Bersih
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, mengatakan penanganan krisis air dilakukan tidak hanya melalui penyaluran bantuan air bersih. BPBD juga melakukan pemetaan terhadap potensi sumber air bersih di sejumlah wilayah.
Beberapa waktu lalu, pemetaan dilakukan di Padukuhan Bonpon, Pundungsari, Semin, serta Padukuhan Kamal, Wunung, Wonosari.
Di Kalurahan Pundungsari, petugas telah menemukan sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Sementara di Kalurahan Wunung, survei dilakukan bersama tim dari Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) dengan menggunakan geolistrik.
Hasil survei menunjukkan adanya sumber air di sekitar lokasi yang berpotensi dibor untuk memenuhi kebutuhan warga. Langkah berikutnya adalah pengeboran yang rencananya dilakukan oleh tim BNPB.
“Rencananya yang mengebor dari tim BNPB. Kalau sudah keluar airnya bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar yang seringkali kekurangan air saat musim kemarau,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul mengebut pembahasan Propemperda 2026. Tiga raperda baru siap dibahas, termasuk KTR dan Ripparda 2026-2035.
Kemenkes mengungkap kualitas udara sejumlah wilayah Indonesia masuk kategori berbahaya akibat karhutla. Palangka Raya mencatat ISPU 573.
Bank Mandiri meminta maaf soal pemblokiran rekening aktivis Pati Supriyono alias Botok. Rekening berisi Rp80,9 juta disepakati dibuka kembali.
7 bidang tanah calon pengganti kas Kalurahan Palihan, Kulonprogo, dicoret karena berada di bawah Sutet. Warga kecewa dan minta evaluasi.
Komisi B DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan Rumah Sakit Hewan, integrated farming, bioflok, dan agrowisata untuk meningkatkan PAD.
Produksi minyak nasional Juli 2026 baru 578.156 bopd dari target 610.000 boepd. ESDM mengungkap sejumlah kendala dan strategi mengejarnya.