Desil DTSEN Dinilai Tak Akurat, DPRD Bantul Minta Data Dibenahi

Harianjogja.com, BANTUL— DPRD Kabupaten Bantul menyoroti polemik desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat. Sistem pemeringkatan kesejahteraan warga oleh BPS itu dinilai perlu diperbaiki agar tidak membingungkan masyarakat dan dapat menjadi salah satu rujukan yang akurat dalam pengambilan keputusan.

Ketua Komisi D DPRD Bantul, Pramu Diananto Indratriatmo, mengatakan pengkategorian kesejahteraan masyarakat berbasis desil memang dilematis. Menurutnya, sistem tersebut diperlukan sebagai rujukan dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi data yang tidak akurat justru dapat merugikan masyarakat.

"Menurut saya indikator yang digunakan untuk menentukan desil itu juga memang tidak menguntungkan masyarakat," jelasnya, Kamis (27/8/2026).

Pengeluaran Rumah Tangga Dinilai Tak Lagi Relevan

Pramu menyoroti salah satu variabel dalam penentuan desil, yakni pengeluaran rumah tangga. Masyarakat dengan pengeluaran Rp1 juta sudah dianggap mampu, sedangkan pengeluaran di bawah Rp500.000 dikategorikan miskin.

Menurut dia, batas tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Terlebih, UMK Bantul 2026 sebesar Rp2,5 juta pada 2026 sehingga variabel pengeluaran tersebut dinilai tidak bisa lagi menjadi dasar yang akurat untuk menentukan tingkat kesejahteraan.

"Padahal kebutuhan masyarakat kan banyak misalnya biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya umum, biaya listrik, biaya makan dan lain-lain. Kalau ditentukan dengan Rp1 juta atau dengan angka pengeluaran tentu sudah tidak akurat," jelasnya.

Ia menilai hampir tidak ada lagi masyarakat yang memiliki pengeluaran sebesar Rp500.000 per bulan. Jika masyarakat miskin ditentukan berdasarkan pengeluaran rumah tangga bulanan, menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat seolah-olah sudah tidak ada lagi masyarakat miskin di Indonesia, termasuk Bantul.

Banyak Aduan Desil Tak Sesuai Kondisi Warga

"Ketentuannya kan masyarakat dengan pengeluaran di bawah Rp500.000 itu masuk miskin ekstrem. Siapa coba yang cuma habiskan Rp500.000 per bulan? Bisa dibilang tidak ada, berarti pemerintah sukses menurunkan kemiskinan," ungkapnya.

Politisi PDIP tersebut juga mengaku banyak menerima aduan masyarakat mengenai kondisi desil yang dinilai tidak sesuai. Sejumlah warga mengaku belum pernah disurvei, tetapi setelah melakukan pengecekan, posisi desil mereka justru tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

Ketidaksesuaian tersebut, kata Pramu, dapat berdampak pada berbagai hal. Salah satunya terkait program bantuan yang diterima masyarakat, baik asuransi kesehatan maupun bansos.

"Kalau sudah begitu kan pemerintah daerah tidak bisa apa-apa, itu semua data tahu-tahu datang aja dari surga. Makanya kami minta harus ada evaluasi dan pembenahan data," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.