Atasi Krisis Air, Kulonprogo Bangun Irigasi Gravitasi Rp485 Juta
Kulonprogo membangun irigasi perpipaan gravitasi senilai Rp485 juta untuk mengatasi krisis air sawah padi di wilayah perbukitan.
Ilustrasi, tanam padi kedua dalam rangka ketahanan pangan di Bulak Nglatek, Sidorejo, Banaran, Galur./Istimewa
Harianjogja.com, KULONPROGO— Lumbung Mataraman Bulak Peni di Kalurahan Giripeni, Wates, Kulonprogo kembali mendapat dukungan anggaran untuk memperkuat pengembangan ketahanan pangan. Pada 2026, program tersebut memperoleh revitalisasi senilai Rp500 juta yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) DIY.
Tambahan dukungan itu menjadi tindak lanjut pengembangan Lumbung Mataraman Bulak Peni yang mulai dilaksanakan sejak 2025. Pengelolaannya juga menggunakan pola dana bergulir sehingga modal pertanian dapat kembali dimanfaatkan oleh petani berikutnya.
Bupati Kulonprogo Agung Setyawan mengatakan tidak semua Lumbung Mataraman mendapatkan penguatan untuk kedua atau ketiga kalinya. Karena itu, ia mendorong agar kepercayaan yang diberikan kepada Bulak Peni dimanfaatkan untuk mengembangkan kawasan secara berkelanjutan.
“Tidak semua Lumbung Mataraman mendapatkan penguatan yang kedua atau ketiga. Bulak Peni mendapatkan kepercayaan itu. Apa yang masih diperlukan untuk mendukung pengembangan ini akan kita upayakan,” katanya kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).
Dorong Pertanian Ramah Lingkungan
Agung juga mendorong pengelolaan pertanian di Lumbung Mataraman Giripeni semakin ramah lingkungan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengendalian hama dengan mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis.
Selain mendukung produksi pangan, Agung melihat Lumbung Mataraman Bulak Peni memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi dan wisata di Giripeni.
Ia berharap pengembangan kawasan tersebut dapat menumbuhkan optimisme petani sekaligus menarik semakin banyak generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.
Lumbung Mataraman Giripeni sendiri dinilai telah menunjukkan perkembangan positif sejak mulai dilaksanakan pada 2025. Program tersebut disebut mampu meningkatkan perekonomian petani yang terlibat dalam pengelolaannya.
Dukungan revitalisasi Rp500 juta pada 2026 diharapkan semakin memperkuat usaha pertanian. Program tersebut sekaligus membuka kesempatan bagi petani milenial untuk berkembang dan memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pertanian.
Pernah Dapat BKK Rp600 Juta
Lurah Giripeni Iswanto Adi Saputro menjelaskan Lumbung Mataraman menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Giripeni sebagai kalurahan mandiri pangan.
Pada 2025, Giripeni memperoleh BKK Lumbung Mataraman Rp600 juta. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan kebun bibit desa, greenhouse melon, bawang merah, cabai, serta berbagai komoditas hortikultura.
“Panen ini ingin kami tunjukkan kepada masyarakat bahwa di sini merupakan pusat kegiatan kemandirian pangan. Bukan sekadar seremoni, tetapi masyarakat bisa melihat langsung bahwa kegiatan pertanian ini berjalan dan memberikan manfaat,” ujarnya.
Pengelolaan Lumbung Mataraman Bulak Peni kemudian diarahkan menggunakan pola dana bergulir. Petani memperoleh modal untuk budidaya, lalu mengembalikannya setelah panen sesuai kesepakatan.
Dengan mekanisme tersebut, modal yang telah dikembalikan dapat digunakan kembali oleh petani berikutnya. Pola ini diharapkan menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian di kawasan tersebut.
Libatkan 19 Petani di Lahan 3,5 Hektare
Saat ini, sekitar 19 petani terlibat dalam pengelolaan lahan inti-plasma seluas sekitar 3,5 hektare. Pengembangan kawasan tidak hanya diarahkan untuk produksi pangan, tetapi mulai dikaitkan dengan wisata edukasi yang terintegrasi dengan desa budaya dan UMKM.
Ke depan, kawasan tersebut diharapkan menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk mengenal pertanian sekaligus budaya lokal.
Panen Melon Merdeka menjadi salah satu gambaran bahwa kemandirian pangan dapat tumbuh dari lahan lokal. Pengelolaan bersama juga membuka ruang bagi generasi muda untuk melihat pertanian sebagai peluang masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kulonprogo membangun irigasi perpipaan gravitasi senilai Rp485 juta untuk mengatasi krisis air sawah padi di wilayah perbukitan.
Kemlu memantau sekitar 45 WNI di Nepal setelah banjir bandang Nepal-Tibet. Hingga 27 Agustus, belum ada laporan WNI terdampak.
Kebakaran di Aljazair menewaskan 12 orang. Sebanyak 118 dari 182 kebakaran berhasil dipadamkan, sementara api lainnya masih ditangani.
Kasus kebakaran di DIY melonjak saat kemarau 2026. Polda DIY memperketat patroli titik api dan mengimbau warga tidak membuka lahan dengan membakar.
Komisi I DPR RI menyetujui penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 melalui lelang karena sudah melewati masa manfaat teknis dan ekonomis.
DPRD Kota Jogja menyoroti data desil bansos yang dinilai tak tepat sasaran dan meminta pemutakhiran data serta antisipasi bantuan melalui APBD.