APBD Perubahan Kota Jogja Naik, Belanja Bertambah Rp205 Miliar

Stefani Yulindriani Ria S. R
Stefani Yulindriani Ria S. R Kamis, 27 Agustus 2026 23:07 WIB
APBD Perubahan Kota Jogja Naik, Belanja Bertambah Rp205 Miliar

Logo Pemkot Jogja (Harian Jogja)

Harianjogja.com, JOGJA—Belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dalam Rancangan APBD Perubahan 2026 bertambah Rp205,12 miliar dibandingkan APBD Murni 2026. Di tengah penyesuaian transfer ke daerah dan kebijakan efisiensi belanja secara nasional, Pemkot Jogja menyebut kondisi fiskal daerah masih tetap terjaga.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Dalam APBD Murni 2026, pendapatan ditetapkan sebesar Rp989,69 miliar.

Angka tersebut dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2026 meningkat menjadi sekitar Rp1,01 triliun.

Dengan demikian, pendapatan daerah bertambah sekitar Rp20,87 miliar atau 2,11% dibandingkan APBD Murni 2026.

Namun, peningkatan belanja jauh lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan.

Belanja Bertambah Rp205,12 Miliar

Belanja daerah Kota Jogja yang sebelumnya ditetapkan sekitar Rp1,90 triliun dalam APBD Murni 2026 naik menjadi sekitar Rp2,11 triliun dalam rancangan perubahan APBD.

Kenaikannya mencapai Rp205,12 miliar atau sekitar 10,79%.

Kondisi tersebut membuat perubahan struktur anggaran Kota Jogja cukup signifikan pada sisi belanja. Tambahan ruang belanja tersebut perlu diikuti pelaksanaan program yang optimal agar anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kepala BPKAD Kota Jogja Raden Roro Andarini mengatakan penyusunan APBD Perubahan 2026 tetap mempertimbangkan perkembangan kebijakan fiskal nasional.

Salah satunya berkaitan dengan kebijakan efisiensi belanja serta penyesuaian transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

“Secara umum, penyusunan APBD Perubahan Kota Yogyakarta tetap memperhatikan dinamika kebijakan fiskal nasional, termasuk adanya efisiensi belanja dan penyesuaian transfer ke daerah,” katanya, Kamis (27/8/2026).

Pemkot Sebut Fiskal Masih Terjaga

Meski kebijakan fiskal nasional turut menjadi pertimbangan, Andarini memastikan kondisi keuangan Pemkot Jogja masih cukup terjaga.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat kebutuhan pendanaan untuk sejumlah program prioritas serta pelayanan masyarakat masih dapat diakomodasi melalui rancangan perubahan APBD.

Andarini juga menegaskan tidak ada efisiensi anggaran yang signifikan jika dibandingkan dengan APBD Murni 2026.

Penyesuaian yang dilakukan dalam APBD Perubahan lebih banyak berkaitan dengan optimalisasi anggaran dan perkembangan pelaksanaan program selama tahun berjalan.

“Penyesuaian yang dilakukan lebih bersifat optimalisasi dan penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan,” ujarnya.

Dengan kata lain, kenaikan belanja dalam rancangan APBD Perubahan tidak semata-mata mencerminkan penambahan program baru. Pemkot melakukan penyesuaian terhadap kondisi pelaksanaan anggaran sekaligus memastikan target pembangunan tetap dapat dijalankan.

Pelayanan Publik Tetap Jadi Perhatian

Andarini mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan agar APBD tetap mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Pada saat yang sama, kualitas pelayanan publik juga diupayakan tetap terjaga.

Kenaikan belanja sebesar Rp205,12 miliar memberikan ruang yang lebih besar bagi Pemkot Jogja dalam menjalankan program hingga akhir tahun anggaran. Namun, tambahan anggaran tersebut juga membutuhkan pelaksanaan yang efektif agar tidak hanya tercatat sebagai kenaikan nominal belanja.

Dari sisi pendapatan, kenaikan Rp20,87 miliar relatif lebih kecil dibandingkan tambahan belanja. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan APBD Kota Jogja tetap membutuhkan pengelolaan pembiayaan dan belanja yang cermat.

Pemkot Jogja menyatakan penyesuaian tersebut tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Dengan struktur tersebut, APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan kebutuhan pelayanan masyarakat tetap terpenuhi di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online