RUSUNAWA KULONPROGO : Biaya Sewa Rusunawa Bisa Memberatkan Warga Miskin

Rusunawa Kulonprogo masih belum jelas untuk siapa

Harianjogja.com, KULONPROGO- Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo, Eko Pranyata mengatakan, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kulonprogo diperkirakan mencapai 25.000 unit.

Keberadaan rusunawa dinilai bisa menjadi salah satu alternatif untuk penyediaan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Meski demikian, Eko mengaku belum berani langsung merekomendasikan warga miskin untuk menempati rusunawa. Dia masih menunggu petunjuk teknis terkait regulasi yang bakal diberlakukan, termasuk soal biaya sewa.

Menurutnya, biaya sewa yang akan dibebankan kepada penghuni rusunawa bisa saja terasa sangat memberatkan bagi warga miskin. “Kita belum tahu. Apakah mungkin bisa ada keringanan bagi warga miskin atau bagaimana,” kata Eko.

Eko lalu mengungkapkan, saat ini program bedah rumah masih jadi andalan untuk menekan jumlah RTLH di Kulonprogo. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulonprogo, sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial serta donatur dari kalangan masyarakat umum maupun lembaga Corporate Social Responsibility (CSR).

Tahun ini, Kulonprogo juga mendapatkan bantuan untuk program serupa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, Eko menyatakan belum tahu besar alokasinya.

“Alokasi APBD Kulonprogo tahun ini untuk 170 unit rumah dan Kemensos 90 unit. Kalau kegiatan bedah rumah dari CSR dan donatur lain, bisa sampai 80 unit,” ujar Eko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.