Ada Program Sertakan BPJamsostek, Perusahaan di Jogja Diajak Lindungi Pekerja Informal
BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta mengajak 45 perusahaan memperluas perlindungan pekerja informal melalui program Sertakan dan CSR.
Truk melintas di jalur evakuasi di perbatasan Desa Bumiharjo dengan Dompol, Kecamatan Kemalang, Klaten. Jalan yang menjadi akses evakuasi dan jalur utama warga lereng Merapi itu rusak parah. Foto diambil beberapa waktu lalu. (Dok/JIBI/Solopos)
Jalan rusak di Kepuharjo Sleman setiap tahun diajukan perbaikan namun belum ada kejelasan
Harianjogja.com, SLEMAN- Kerusakan jalan-jalan kabupaten di lereng Merapi berdampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman untuk segera memperbaikinya.
Hal itu diamini oleh Kepala Desa Kepuharjo, Cangkringan Heri Suprapto. Menurutnya, warga menuntut agar pemerintah segera membenahi jalan-jalan kabupaten yang rusak. Pasalnya, akibat erupsi Merapi 2010 lalu, hingga kini banyak jalan-jalan di lereng Merapi yang rusak dan belum diperbaiki.
"Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi di lereng Merapi. Warga tetap menuntut perbaikan jalan-jalan kabupaten yang rusak," kata Heri kepada wartawan, Jumat (18/3/2016).
Dia menyontohkan, di wilayahnya jalan antara Kopeng hingga Tangkisan Umbulharjo sejauh empat kilometer rusak. Ruas jalan kabupaten yang juga rusak cukup parah berada di pedukuhan Petung.
Jalan sepanjang kurang lebih lima kilometer itu menjadi penghubung desa Umbulharjo dan Kepuharjo. Di sepanjang jalan hanya ada bebatuan dan lubang dalam di sejumlah titik.
Setiap tahun, kata Heri, pihak desa mengirim surat ke Pemkab mengenai perbaikan jalan penghubung Tangkisan dan Kopeng. Namun, belum ada kepastian dari pemkab.
"Warga inginnya membangun secara swadaya, namun itukan jalan kabupaten, bukan kewenangan kami untuk membangun," kata Heri.
Heri mengungkapkan, masyarakat Kepuh sendiri mengingikan supaya jalan tersebut diperbaiki. Pasalnya, jalan tersebut mendukung perekonomian warga.
"Saat ini perekonomian seperti wisata dan pertanian sudah berjalan. Tapi di wilayah itu belum bergerak. Sebenarnya bisa saja menggunakan dana desa, tapi itu kan jalan kabupaten," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta mengajak 45 perusahaan memperluas perlindungan pekerja informal melalui program Sertakan dan CSR.
Rihanna turun langsung jualan Fenty Beauty di TikTok. Live ditonton 1,5 juta akun dan ia mengungkap punya 150 lagu belum dirilis.
TNI AD membongkar dugaan praktik judi online di KPAD Cijantung. Sebanyak 11 warga sipil diamankan dan 32 komputer disita.
Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah mengkaji moratorium industri setengah jadi untuk mempercepat hilirisasi dan memutus rantai ekspor produk.
Menkeu Suahasil Nazara menyebut Danantara tidak menyetor dividen ke APBN 2026 dan 2027. Kontribusi Danantara dinilai lebih luas.
Perpres 27/2026 mengatur perlindungan pekerja transportasi online, termasuk potongan aplikator 8 persen dan aturan turunan.