Polri Geser Anggaran Rp3,6 Triliun untuk Pengamanan VVIP
Polri mengusulkan pergeseran anggaran Rp3,6 triliun pada 2027 untuk kebutuhan operasional, pengamanan VVIP, kerusuhan massa, dan bencana.
JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto
Stok beras di DIY tetap aman.
Harianjogja.com, BANTUL – Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan stok beras di daerah saat mencapai 15.000 ton dan dapat memenuhi kebutuhan hingga lima bulan ke depan.
Kepala Bidang Pelayanan Publik Bulog Divre DIY, Fansuri Perbatasari mengatakan stok beras di Bulog sekarang memang masih banyak, menurutnya stok beras tersebut bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan beras masyarakat.
“Stok beras tersebut mampu untuk mencukupi kebutuhan beras untuk rakyat miskin (raskin), operasi pasar (OP) dan cadangan beras,” katanya, Kamis (21/4/2016).
Dengan demikian karena stok yang banyak, pihaknya menjamin hingga bulan puasa dan hari raya nanti tidak perlu ada kekhawatiran untuk kekurangan beras.
"Sampai puasa stok beras masih sangat aman, lima bulan ke depan sampai September, namun nanti menjelang lebaran pasti aka nada kenaikan harga. Hal tersebut karena bukan menipisnya stok beras namun karena memang sudah seperti tradisi untuk kenikan harga pangan, setelah lebaran pasti harganya akan kembali stabil,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polri mengusulkan pergeseran anggaran Rp3,6 triliun pada 2027 untuk kebutuhan operasional, pengamanan VVIP, kerusuhan massa, dan bencana.
AS menyebut kesepakatan nuklir dengan Iran belum tentu terwujud. Washington juga membuka kemungkinan menghancurkan kemampuan nuklir Teheran.
Kadin Indonesia mewaspadai dampak erupsi Anak Krakatau terhadap penerbangan, logistik, pariwisata, dan rantai pasok nasional.
Erupsi menerus Gunung Anak Krakatau berakhir setelah 25 jam. Badan Geologi tetap menetapkan status Level III atau Siaga.
Gunung Ile Lewotolok di Lembata, NTT, erupsi dua kali. Kolom abu mencapai 600 meter dan warga diminta menjauhi sejumlah zona bahaya.
MK mengucapkan putusan atau ketetapan empat permohonan uji materiil UU pada Senin, termasuk soal APBN, ITE, Polri, dan KUHAP.