Kurangi Emisi Lintas Laju Urban, KAI Commuter Raih Penghargaan di JBBA
KAI Commuter Indonesia (KCI) Wilayah 6 dianugerahi penghargaan bergengsi dalam ajang Jogja Brand and Business (JBBA) 2026, Rabu (15/7)
Ilustrasi aktivitas pegawai KPU menyiapkan logistik pemilu (JIBI/Solopos/Dok.)
Pilkada Jogja biaya kampanye dipersiapkan.
Harianjogja.com, JOGJA -- Dana pengawasan pilwalkot belum dicairkan karena masih menunggu panitia pengawas pemilu (Panwaslu) resmi dilantik.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Muhammad Najib mengatakan pihaknya baru menyelesaikan seleksi anggota Panwaslu Kota Jogja dan Panwaslu Kabupaten Kulonprogo, masing-masing tiga orang.
Dari enam anggota Panwaslu semuanya adalah wajah baru. Mantan anggota panwaslu yang ikut mendaftar di Kota Jogja maupun Kulonprogo tidak ada satu pun terpilih. Najib mengaku seleksi anggota Panwaslu dilakukan oleh tim independen.
"Semuanyanya sudah terpilih tinggal menunggu pelantikan Selasa pekan depan," depan," Najib. Setelah pelantikan, menurutnya, NHPD dana pengawas pilkada bisa segera dicairkan.
Walikota Jogja Haryadi Suyuti berharap pilwalkot Jogja nanti berjalan aman tertib dan lancar. Ia meminta semua stakeholder menjaga komitmen bersama demi kelancaran pesta demokrasi di Kota Jogja, karena Kota Jogja menjadi acuan bagi daerah lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KAI Commuter Indonesia (KCI) Wilayah 6 dianugerahi penghargaan bergengsi dalam ajang Jogja Brand and Business (JBBA) 2026, Rabu (15/7)
Cukup Rp8.000, Ini Jadwal Lengkap KA Prameks Jogja–Kutoarjo Hari Ini.
Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 9 September 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Cek jadwal lengkap tiap stasiun hingga Jogja.
Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 9 September 2026 lengkap 12 perjalanan dari Palur. Cek waktu kedatangan di 12 stasiun, aturan pembayaran, dan info perubahan jadwal
Kemarau panjang 2026 mulai menurunkan debit air di sejumlah wilayah Sleman. PDAM Tirta Sembada memastikan distribusi air ke 45.993 pelanggan tetap stabil.
DPRD Sleman menilai pemetaan sekitar 114.000 UMKM belum optimal. Pemerintah diminta menyesuaikan pemberdayaan dengan persoalan tiap pelaku usaha.