OPINI: Aspek Perpajakan dalam Progam Makan Bergizi Gratis
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam program MBG adalah perlakuan PPh atas bantuan pemerintah yang diterima yayasan
Warga terdampak pro bandara menggelar aksi damai untuk menuntut relokasi gratis di Setda Pemkab Kulonprogo sejak Senin (22/2/2016) lalu. (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo, Pakualaman memberikan solusi bagi warga.
Harianjogja.com, JOGJA – Kadipaten Pakualaman akan sediakan lahan seluas 15 hekar untuk relokasi warga. Tanah itu tersebar di dua desa di kecamatan Temon.
Penghageng Kawedanan Keprajan Pura Pakualaman Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Suryo Adinegoro Rabu (22/6/2016) mengatakan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo sudah melayangkan permintaan untuk menyediakan sebagian lahan Pakualaman Ground (PAG) untuk relokasi warga. Lahan itu masing-masing sebesar sekitar 10 hektar di Kaligintung dan sisanya di Pulur.
“Itu di Temon semua. Nanti sistemnya magersari jadi ada aturan dan perjanjiannya,” kata sosok yang biasa disapa Bayudono ini di Kompleks Kepatihan Jogja.
Bayu menuturkan seperti sistem magersari pada umumnya, pengguna lahan nanti akan menandatangani perjanjian dengan Pura Pakualaman selaku pemilik lahan. Setiap pengguna lahan akan memiliki hak untuk memanfaatkan tanah magersari itu selama 10 hingga 20 tahun. Setelah masa pakai lewat pengguna lahan diminta kembali mengajukan izin penggunaan lahan kepada Pakualaman.
“Termasuk kalau penggunanya saat ini meninggal tanah itu tidak jadi waris, tapi harus mengajukan permintaan untuk diperbarui lagi izinnya,” imbuh Bayu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam program MBG adalah perlakuan PPh atas bantuan pemerintah yang diterima yayasan
Minyak jelantah dari MBG, KDMP, rumah tangga hingga restoran dijajaki Pertamina sebagai bahan baku bahan bakar pesawat ramah lingkungan.
Selama 56 tahun, SHARP telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, mengikuti perubahan kebutuhan rumah tangga, perkembangan teknologi.
Menteri LH Jumhur Hidayat menegaskan pasar karbon Indonesia harus berbasis aksi iklim nyata, bukti kredibel, dan tata kelola berintegritas.
DPRD DIY meminta SPPG penyebab keracunan MBG ditutup permanen. Sebanyak 14 SPPG di DIY kini mendapat sanksi suspend.
Wapres Gibran mendorong inovasi mahasiswa ITB terus dikembangkan agar berdampak lebih luas dan terhubung dengan kebutuhan industri.