BPJS Ketenagakerjaan Dukung Warga Binaan di Kulonprogo Kembali Produktif
Balai Latihan Kerja Adhyaksa Mandiri Kulon Progo dan BPJS Ketenagakerjaan memberi kesempatan kedua lewat pelatihan kerja dan akses perlindungan jaminan sosial.
APBD Sleman Perubahan terhambat karena adanya penundaan dana alokasi umum
Harianjogja.com, SLEMAN- Penundangan pencairan dana alokasi umum (DAU) berdampak sistemik terhadap program pemerintah yang sudah disepakati dalam pembahasan APBD Perubahan.
"Kalau penundaan DAU itu merupakan langkah pemangkasan yang dilakukan Pemerintah pusat, itu sama saja program yang kami bahas dalam APBD Perubahan tidak berjalan," kata Wakil Ketua DPRD Sofyan Setyo Darmawan, Rabu (24/8/2016).
Menurutnya, kasus tersebut merupakan yang pertama terjadi untuk Sleman sejak enam tahun terakhir. Dewan, katanya sangat terkejut mendengar informasi tersebut.
"Kami baru tahu hari ini. Pemkab harus secepatnya meminta kejelasan ke pusat terkait status penundaan itu, sementara atau permanen?" desaknya.
Dia menyayangkan penudaan DAU tersebut terjadi usai pembahasan APBD Perubahan. Pasalnya baik eksekutif maupun legislatif sudah bekerja optimal menyelesaikan pembahasan APBD P.
Apalagi Gubernur DIY sudah menyetujui Perubahan APBD yang diajukan Pemkab Sleman. "Kami hanya flooting Rp90 miliar dari APBD P. Kalau DAU pencairannya ditunda Rp72 miliar, program kegiatan tidak akan berjalan," tegasnya.
Sofyan tidak bisa berandai-andai program atau kegiatan apa yang akan dipangkas jika DAU benar-benar tidak turun. Sampai saat ini baik eksekutif maupun legislatif belum membahas persoalan tersebut.
"Pencermatan anggaran dan program dalam APBD harus dibicarakan dengan legislatif. Sebab masalah anggaran juga keputusan politis. Secepatnya kami akan membahas masalah ini," jawab Bupati Sleman Sri Purnomo.
Sementara Kepala DPKAD Sleman Rini Lestari menegaskan pihaknya masih belum bisa merinci anggaran apa saja yang perlu dicermati. "Kami masih melakukan evaluasi," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Balai Latihan Kerja Adhyaksa Mandiri Kulon Progo dan BPJS Ketenagakerjaan memberi kesempatan kedua lewat pelatihan kerja dan akses perlindungan jaminan sosial.
OJK menjatuhkan denda Rp2,1 triliun terkait dugaan manipulasi saham DSSA dan pelanggaran penjatahan saham BREN serta CUAN.
Literasi keluarga didorong untuk memperkuat pencegahan stunting di Sleman melalui bedah buku, edukasi gizi, pola asuh, dan kesehatan ibu dan anak
Cek jadwal perpanjangan SIM Kulonprogo Oktober 2026, lokasi SIMENOR, jam pelayanan, dan syarat dokumen SIM A serta SIM C.
Pendidikan farmasi perlu mengintegrasikan pengalaman dan ulasan pasien dalam pembelajaran untuk meningkatkan empati, komunikasi apoteker, dan mutu pelayanan
KPK mengungkap dugaan kesepakatan Rp400 juta antara Bupati Klaten dan Kepala BPK Jateng untuk menghapus dua temuan dalam audit keuangan 2025.