Jembatan Kretek Dua Bakal Diimbangi Pengembangan Wisata
Belasan warga terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) datang ke Media Center Kulonprogo, Jumat (22/7/2016). Mereka menyampaikan kekecewaan setelah memenuhi undangan musyawarah bentuk ganti rugi di Balai Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kulonprogo, Jumat pagi.(Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo masih berkisar permintaan ganti rugi
Harianjogja.com, KULONPROGO -- Sedikitnya 42 petambak udang terdampak Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan mengajukan gugatan atas Legal Opinion (LO) yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi DIY atas keberadaan tambak udang. Pasalnya, terbitnya LO tersebut dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap independensi tim appraisal.
Kuasa hukum warga petambak udang, Deddy Suwadi mengatakan pihaknya akan mengajukan 42 gugatan. Gugatan baru ini terkait adanya perbuatan melawan hukum oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY selaku panitia pengadaan tanah, PT Angkasa Pura 1, dan tim appraisal
. “Gugatan tak lagi terkait ganti rugi petambak udang tapi soal adanya perbuatan melawan hukum dengan LO tersebut,” jelasnya, Senin (3/10/2016).
Ia menguraikan keberadaan LO dianggap perbuatan melawan hukum karena merupakan bentuk intervensi. Akibatnya, hasil penilaian yang dikeluarkan oleh tim apparaisal dirasa tidak independen. Deddy juga mengatakan hal tersebut mengakibatkan warga terdampak khususnya petambak udang dirugikan secara materiil. Pasalnya, sejumlah aset berupa modal dan sarana tambak udang milik warga kemudian mendapatkan ganti rugi sebesar Rp0.
Lebih lanjut, pengacara yang menangani kasus 60 petambak udang ini mengatakan berdasarkan UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah maka seharusnya hal tersebut tidak dibenarkan.
“Substansinya adalah penilaian itu tentang tanah siapa, bangunan siapa, dan pohon siapa dan bukan soal izin,”jelasnya.
Sebelumnya, seluruh aset yang berada di bidang lahan terdampak bandara dinilai oleh tim apparaisal independen. Namun, pada hasil akhirnya sejumlah tambak udang yang berada di lahan PAG tersebut kemudian tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali. Hal ini didasarkan pada LO oleh Kejati DIY yang menyatakan bahwa keberadaaan tambak udang ilegal alias tanpa izin. Selain itu, keberadaannya juga dianggap menyalahi fungsi tata ruang dan peruntukkannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
AQUA resmi bubar setelah 30 tahun berkarier, menutup era musik pop dunia dengan warisan lagu “Barbie Girl”.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terus berkomitmen untuk mendekatkan sarana pelayanan kepada masyarakat luas.
Chery dan BYD mengkaji potensi kenaikan harga mobil di Indonesia akibat pelemahan rupiah dan tekanan biaya produksi.
Panduan membaca hasil TKA Kemendikdasmen agar peserta didik memahami makna skor dan kategori penilaian akademik.
Dinas Kebudayaan (Disbud) Bantul kembali menggelar kegiatan Internalisasi Kesejarahan melalui Pembinaan Komunitas.