Ironisme Jaminan Kesehatan Warga Miskin di Gunungkidul
JIBI/HARIAN JOGJA/DESI SURYANTOTERPAKSA DIEVAKUASI: Sejumlah pasien dari Paviliun Vinolia Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wirosaban Yogyakarta terpaksa dievakuasi keluar kamar perawatan saat gempa mengguncang DI. Yogyakarta, Sabtu (21/8) malam. Gempa berkekuatan 5.0 skala richter tersebut membuat panik pasien berserta keluarga yang menungguinya, rumah sakit ini mengalami kerusakan kecil pada plafon ruang Cempaka dan pintu ruangan paviliun Vinolia.
Ribuan warga miskin di pelosok Gunungkidul tidak tercover berbagai jaminan kesehatan (Jamkes) yang digelontorkan pemerintah
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Ribuan warga miskin di pelosok Gunungkidul tidak tercover berbagai jaminan kesehatan (Jamkes) yang digelontorkan pemerintah. Ironisnya, data penerima bantuan jaminan kesehatan jumlahnya berkalilipat dari data warga miskin.
Pemerintah kini menggelontorkan sejumlah skema jaminan kesehatan. Mulai dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang digelontorkan Pemerintah DIY.
Data yang terekam di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul mencatat, terdapat 484.804 warga yang mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah. Baik JKN-BPJS maupun Jamkesta. Mereka adalah warga yang dikategorikan miskin dan rawan miskin sehingga layak mendapat bantuan gratis.
Jumlah tersebut sejatinya jauh melebihi jumlah warga miskin di Gunungkidul versi Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 20,83% atau sekitar 140.000 jiwa lebih, dari total sekitar 700.000 warga Gunungkidul. Namun faktanya, ribuan warga miskin di pedalaman Gunungkidul belum ter-cover jaminan kesehatan.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Desa Balong, Girisubo, Murdianto mengatakan, di desanya terdapat sekitar 400 warga miskin yang luput dari jaminan kesehatan gratis. Ratusan warga miskin tersebut tidak terdata sebagai penerima jaminan kesehatan.
“Anehnya yang lebih mampu juga banyak dapat jaminan kesehatan. Dulu waktu pendataan langsung dilakukan dari pusat jadi enggak tahu siapa yang dapat siapa yang enggak,” kata Murdianto, Kamis (3/11/2016).
Kepala Desa Giripurwo, Purwosari, Supriadi juga mengakui banyaknya warga miskin di daerah pedalaman tidak tercover jaminan kesehatan. “Dari total 9.537 warga baru 70% yang dapat jaminan kesehatan. Lainnya tidak dapat. Padahal yang 30% belum dapat itu juga warga miskin dan layak dapat bantuan,” tutur Supriyadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
