BUMD BANTUL : Bupati Menentang Suntikan Dana untuk Aneka Dharma

BUMD Bantul, administrasi PD Aneka Dharma diharapkan dapat dirapikan.

Harianjogja.com, BANTUL-Rencana legislatif memberikan suntikan dana untuk Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma mendapatkan tentangan dari pihak Bupati Bantul. Sebelum dilakukannya audit, Bupati Bantul Suharsono menegaskan tak akan begitu saja menyetujui adanya suntikan dana tersebut.

(Baca Juga : http://www.solopos.com/2016/11/09/bumd-bantul-sempat-akan-ditutup-pd-aneka-dharma-akan-dikucuri-dana-767383">BUMD BANTUL : Sempat akan Ditutup PD Aneka Dharma Akan Dikucuri Dana)

Ketika ditemui usai melantik pengurus baru Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) Bantul, Kamis (10/11/2016) di Pendopo Parasamya Kompleks Kantor Bupati Bantul, ia menegaskan masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh tim pengawas PD Aneka Dharma, dalam hal ini, diantaranya adalah Sekretaris Daerah Bantul dan pihak Kantor Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah (KPPD) Bantul. Jika memang nantinya hasil audit itu menunjukkan adanya kerugian pada pengelolaan PD Aneka Dharma, bukan tidak mungkin dia akan menolak suntikan dana tersebut.

"Paling tidak bulan depan hasil audit sudah ada. Saya ingin rapikan administrasinya dulu yang selama ini amburadul," tegas Suharsono.

Sebelumnya, pihak Komisi B DPRD memang telah menyanggupi rencana mereka untuk memberikan suntikan dana dengan kisaran dana sebesar Rp2-4 miliar. Diakuinya Wakil Ketua Komisi B Setiya, pihaknya memang dituntut untuk bersikap adil dan tentu bijak. Adil dalam artian, tidak menuntut orang yang tidak terlibat masalah. Dalam hal ini direksi baru, dia kan tidak tahu menahu bagaimana kondisi masa lalu. Dan harus bijak memberikan kesempatan bagi tim Aneka Dharma untuk menunjukkan kinerja dan prestasinya ke depan.

Meski begitu, ia sepakat dengan Bupati Bantul terkait dengan proses audit tersebut. Ia mengaku, sebelum pihaknya memutuskan untuk memberikan suntikan dana besar kepada PD Aneka Dharma, ia tetap berharap tahapan cut off antara direksi lama dan baru diselesaikan terlebih dulu.

“Dokumen serah terima, audit atas asset dan keuangan juga harus clear. Sehingga direksi baru meskipun menerima estafeta tanggung-jawab, namun tidak harus terlalu terbebani dengan masalah masa lalu,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.