UN 2017 : Moratorium Punya Banyak Kelebihan, Apa Saja?

UN 2017 akan menggunakan mekanisme baru

Harianjogja.com, JOGJA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY akan segera mempersiapkan mekanisme baru dalam proses seleksi peserta didik baru. Hal itu sebagai upaya antisipasi kebijakan moratorium Ujian Nasional (UN) yang sudah dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

(Baca Juga :  http://www.solopos.com/2016/11/25/un-2017-daerah-bersiap-cari-indikator-baru-771867">UN 2017 : Daerah Bersiap Cari Indikator Baru)

Pengamat Pendidikan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Darmaningtyas menyambut positif kebijakan moratorium UN yang dilakukan Mendikbud Muhadjir Effendi. Alasan Darmaningtyas lebih mengacu pada efisiensi. Dia menilai UN tidak bisa menjadi standar utama penentuan prestasi peserta didik.

"Enggak bisa kualitas peserta didik itu hanya didasarkan pada bidang-bidang yang diujikan dalam UN. Itu kurang mewakili potensi siswa yang sebenarnya sehingga UN dihapus sekali pun itu malah bagus," papar dia.

Adanya moratorium UN, lanjut dia, juga sangat positif untuk efisiensi anggaran negara. Darmaningtyas mengamati, pelaksanaan UN setiap tahunnya menguras anggaran negara hingga milyaran rupiah.

Jika tidak ada UN, anggaran itu bisa dialokasikan pada bidang pendidikan yang lebih penting.

"UN banyak menghabiskan anggaran hingga Rp500 miliar, itu bila dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan bisa lebih bermanfaat," jelasnya, Jumat (25/11/2016)

Sebagai gantinya dalam mengukur indikator potensi akademik siswa, menurut dia, pemerintah maupun sekolah bisa melakukan tes diagnostik yang pelaksanaannya tidak harus satu tahun sekali.

"Pelaksanaannya bisa tiga tahun sekali karena tujuannya hanya untuk mengukur kemampuan siswa. Di sini sekaligus tantangan bagi para guru. Jeli dan teliti enggak mengukur kemampuan siswa yang diajarnya sehingga menunjut kinerja yang benar-benar kompeten," jelasnya.

Untuk mencari indikator potensi dalam penerimaan siswa baru pun, menurut dia tidak jadi soal meski tanpa pertimbangan nilai UN. Caranya dengan kembali ke konsep rayonisasi. Siswa yang ada di suatu wilayah harus bersekolah di lokasi terdekat dengan tempat dia tinggal. Dengan cara itu, Darmaningtyas mayakini ada tambahan sisi positif.

"Sisi positif itu pemerataan kualitas pada masing-masing sekolah. Tidak seperti saat ini, bibit-bibit unggul sudah terblok di sekolah bonafide. Kalau dengan rayoniasasi tidak akan ada sekolah unggulan," jelasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.