Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Aktivis Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) melakukan teatrikal merobohkan menara telekomunikasi tak berizin di Jalan Batikan, Umbulharjo, Jogja, Kamis (29/9/2016). (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Tower ilegal di Jogja diharapkan segera selesai.
Harianjogja.com, JOGJA -- Pelaksana tugas Walikota Jogja, Sulistiyo meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Menara Telekomunikasi. Permintaan itu disampaikan melalui surat kepada panitia khusus (Pansus) Menara Telekomunikasi.
(Baca Juga :http://www.solopos.com/2016/10/21/tower-ilegal-menara-telekomunikasi-tanpa-imb-termasuk-pelanggaran-762371"> TOWER ILEGAL : Menara Telekomunikasi Tanpa IMB Termasuk Pelanggaran)
“Kami hanya ingin menjembatani kepentingan semua pihak. Toh infrastruktur telekomunikasi sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi kan untuk mendirikan tower perlu diatur juga,” kata Sulistyo, Kamis (1/12/2016).
Sulis mengatakan tidak ingin ada menara telekomunikasi yang dipasang seenaknya tanpa memperhatikan tata kota. Karena itu, menurutnya perdanya harus segera diselesaikan agar penyelenggaran telekomunikasi mengetahui aturannya.
Disinggung soal surat jawaban hasil konsultasi Pemerintah Kota Jogja dengan Pemda DIY soal maraknya menara telekomunikasi, Sulis mengaku sudah menyampaikannya kepada dewan. Dalam surat tanggapan Pemda DIY tersebut, Pemerintah Kota Jogja diminta memperbaharui regulasi moratorium izin mendirikan menara telekomunikasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Kajian renovasi Stadion Mandala Krida masuk tahap analisis. DPRD DIY menargetkan estimasi DED tersedia untuk penganggaran 2027.
ASDP Ketapang mengoperasikan 27 kapal untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan sepanjang 8,5 km di Pelabuhan Ketapang.
Subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam APBN 2027 turun Rp11,4 triliun dari usulan awal menjadi Rp261,5 triliun.
Prabowo menemui Megawati di Teuku Umar untuk takziah Guruh Soekarnoputra. Keduanya juga berbincang soal bangsa dan negara.
MK memutus 20 permohonan uji materi UU siang ini, termasuk perkara UU Polri, Kesehatan, Perlindungan Konsumen, dan KUHP Nasional.