Puluhan Mahasiswa UNJ Kunjungi Harian Jogja
Sebanyak 63 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersama tiga dosen pendamping mengunjungi kantor Harian Jogja di Jalan AM Sangaji, Jogja, Kamis (21/5)
Petugas kesehatan dari RS Bhayangkara Polda DIY tengah memeriksa gigi anggota Brimob Polda DIY, Jumat (12/5). (JIBI/Harian Jogja/Ujang Hasanudin)
Olahraga teratur 3-4 kali dalam sepekan, minimal 30 menit setiap kali olahraga
Harianjogja.com, JOGJA—Rumah Sakit Bhayangkara menggelar pemeriksaan kesehatan kepada 300 polisi dan pegawai negeri sipil (PNS) di Markas Komando Brimob Polda DIY di Jalan Kompol Suprapto, Baciro, Gondokusuman, Jogja, Jumat (12/5/2017).
Pemeriksaan kesehatan ini untuk memperingati Hari Hipertensi Dunia yang jatuh pada 17 Mei mendatang. Kegiatan diawali dengan senam massal, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gigi, hingga bagi-bagi hadiah. Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan.
“Hasil pemeriksaan semuanya masih dalam batas normal,” kata Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Komisaris Polisi Theresia Lindawati, Jumat. Untuk menjaga agar tekanan darah tetap normal, Theresia menyarankan agar menjaga berat badan ideal, olahraga teratur 3-4 kali dalam sepekan, minimal 30 menit setiap kali olahraga, bisa dengan jalan, jogging, lari, sepeda, dan renang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 63 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersama tiga dosen pendamping mengunjungi kantor Harian Jogja di Jalan AM Sangaji, Jogja, Kamis (21/5)
Profil Dewi Astutik, sosok yang dikaitkan dengan jaringan narkoba Segitiga Emas dan kasus penyelundupan 2 ton sabu.
Pelajar SMP di Bantul dibekali kecakapan digital untuk menghadapi FOMO, cyberbullying, hoaks, dan risiko penggunaan layar berlebihan.
Empat anak Michael Bambang Hartono menerima warisan saham senilai sedikitnya US$2,93 miliar dari perusahaan induk keluarga Hartono.
Perizinan training ground PSS Sleman disebut sudah lengkap. Pemkab Sleman kini tinggal menunggu persetujuan Kementerian ATR.
Meutya Hafid menyebut data pemerintah yang terhubung penting untuk memastikan perlindungan sosial tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.