Hyundai Recall 29.058 Kona Electric, Software Airbag Bermasalah
Hyundai menarik 29.058 Kona Electric di AS akibat gangguan software airbag. Simak penyebab recall dan nasib unit di Indonesia.
Menerima adanya laporan dugaan praktik jual beli soal ujian tes tulis
Harianjogja.com, SLEMAN—Hal tak menyenangkan muncul dalam proses rekrutmen calon aparat desa. Ada dugaan terjadi praktik jual-beli soal untuk tes tulis bagi calon-calon yang lolos.
Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman Hempri Suyatna mengatakan lembaganya menerima adanya laporan dugaan praktik jual beli soal ujian tes tulis bagi calon perangkat desa hasil musdes.
Ironisnya, praktik tidak terpuji tersebut melibatkan anggota badan perwakilan desa (BPD). “Meresahkan. Posisi BPD jadi dilematis, harusnya menjadi pengawas proses seleksi tapi malah terlibat praktik itu,” kata Hempri, Selasa (16/5/2017).
Ketua Komisi A Hendrawan Astono tidak mempermasalahkan jika Perda atau Perbup terkait seleksi aparat desa direvisi jika memang dibutuhkan. Sejak awal, dia berharap semua pihak mengawasi proses seleksi perangkat yang memang baru pertama kali dilakukan secara serentak.
“Pemkab jangan hanya menyerahkan masalah ini ke Pemdes tetapi harus ikut mengawasi prosesnya,” ujar Hendrawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Hyundai menarik 29.058 Kona Electric di AS akibat gangguan software airbag. Simak penyebab recall dan nasib unit di Indonesia.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 19 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jam keberangkatan dari kedua stasiun.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 19 November 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Simak jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 19 November 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Pemkot Jogja membahas rencana pengalihan pengelolaan 1.241 PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat yang berpotensi meringankan APBD.