JAMINAN KESEHATAN NASIONAL : Ini Penyebab Kuota Tak Tercapai

Jaminan Kesehatan Nasional belum dapat mencapai target

Harianjogja.com, JOGJA -- Dengan jumlah warga miskin yang hanya sekitar 472.000 jiwa, kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk DIY tidak terpenuhi. Padahal, kuota untuk warga miskin di DIY sebesar 1,6 juta jiwa.

Baca Juga :http://m.harianjogja.com/?p=838160"> JAMINAN KESEHATAN NASIONAL : Tak Capai Kuota, 597.000 Jiwa Belum Tercover

Penyebab belum maksimalnya capaian kuota itu, menurut Kepala Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) DIY Siti Badriyah, disebabkan masih amburadulnya data warga miskin yang layak ditanggung oleh PBI JKN. Ia mengaku, di semua kabupaten/kota se-DIY masih banyak slot kosong yang belum terisi oleh nama warga miskin sebagai penerima jaminan.

Oleh karena itulah, untuk meminimalisasi dampak amburadulnya data itu, setiap bulan pihaknya mengintegrasikan data dengan pemerintah kabupaten/kota. Dengan begitu, ia berharap slot-slot kosong tersebut bisa terisi dengan nama yang memang layak mendapatkan jatah JKN.

Terkait hal itu, Kepala Seksi Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY Agus Priyanto mengakui, dampak dari amburadulnya data itu memang meningkatnya pemohon penjaminan melalui mekanisme Jaminan Penyangga. Untuk tahun ini, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp26 miliar lebih dari total anggaran untuk pembiayaan klaim sebesar Rp56,5 miliar guna mengantisipasi pengajuan jaminan yang secara resmi sudah diterapkannya sejak 2016 itu.

Diakuinya, sejak awal 2017, jumlah pemohon Jaminan Penyangga memang terbilang cukup tinggi, sekitar 3.000-3.500 jiwa per bulan. Dari data yang dihimpun Harian Jogja, angka tertinggi ada di Maret lalu, yakni mencapai 3.931 jiwa.

Ia tak menampik, pasca ditutupnya akses Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di dua kabupaten, jumlah pemohon Jaminan Penyangga memang terus meningkat. Hal itu disebabkan banyak warga yang semula tertanggung oleh Jamkesda tak lagi memiliki kartu jaminan kesehatan.

Meski begitu, ia membantah keberadaan Jaminan Penyangga itu dianggap membebani anggaran daerah. Dibuktikannya, tahun 2016 silam, penyerapan anggaran pembiayaan klaim yang dilakukannya oleh pihaknya hanya sekitar Rp44 miliar dari total anggaran sebesar Rp54 miliar.

“Meski begitu, di sisa bulan yang ada di tahun ini, kami berupaya sebisa mungkin untuk menekan angka Jaminan Penyangga ini,” katanya, Jumat (28/7/2017).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.