Gerakan Ekstrem Seperti Penyakit
Gerakan ekstrem radikal seperti halnya penyakit, yang jika didiamkan atau tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, akan mengancam dan mengudeta NKRI dalam level konstitusional.
Pembangunan infrastruktur tersebut jangan sampai membuat mereka yang sudah terpinggirkan menjadi semakin terpinggirkan
Harianjogja, JOGJA-Status istimewa yang disandang DIY, semestinya tidak hanya sekadar menjadi nama saja, melainkan bisa benar-benar mewujud dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam hal urusan menyejahterakan masyarakat.
Mantan Direktur Institute for Development and Economics Analysis (IDEA) Jogja Wasingatu Zakiyah mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk menjadikan DIY sebagai provinsi yang benar-benar istimewa.
Pertama, kebijakan Pemda DIY yang cukup progresif melalui proyek-proyek ambisius macam New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan Pelabuhan Tanjung Adikarto demi membuat Bumi Mataram berkelas internasional memang tak masalah untuk dikerjakan.
Hanya saja, menurut Zaki, pembangunan infrastruktur tersebut jangan sampai membuat mereka yang sudah terpinggirkan menjadi semakin terpinggirkan. “Kami masih menunggu, apakah di dalam NYIA nantinya mau memfasilitasi kelompok-kelompok itu ataukah kemudiaan malah menghadirkan usaha-usaha besar lagi yang dipasang dalam bandara,” ucap peneliti di Idea ini saat ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Sabtu (14/10/2017).
Kedua, sebaiknya proyek-proyek besar itu diberi nama yang sangat Jogja untuk semakin mengangkat status keistimewaan. Zaki mengatakan, nama memang hanya sekadar nama, tapi nama adalah identitas. Jika infrastruktur-infrastruktur megah yang dibangun menggunakan nama asing, maka jika dilihat dari kontes keistimewaan, kemudian menjadi tidak istimewa lagi.
Ia mengaku sangat heran kenapa pemerintah sangat susah memberi nama yang berkarakter Jogja. Hal tersebut, imbuhnya, sempat beberapa kali muncul ke permukaan untuk dibahas tapi hingga saat ini tidak ada realisasi yang berarti.
Hal ketiga yang mesti dilakukan Pemda DIY, ujar Zaki, adalah mengentaskan kemiskinan yang saat ini angkanya masih 13,1%. Ketika berbicara pengentasan kemiskinan, pemerintah tidak bisa hanya membuat program yang menyasar kelompok prasejahtera saja, tapi kelompok kelas menengah atas yang notabene menjadi penyebab tingginya angka rasio gini juga mesti dilibatkan.
Wakil Ketua DPRD DIY Rani Widayati juga berharap ke depan semua hal yang ada di DIY menjadi istimewa. Ia menyebut, kepala daerah yang tak perlu melalui proses pemilihan adalah keistimewaan tersendiri. “Masyarakat DIY sudah menyerahkan segalanya
dan merelakannya hak-haknya untuk memilih. Itu sudah istimewa sekali. Sekarang bagaimana caranya membuat segala aspek kehidupan menjadi istimewa, dari masyarakatnya, kehidupannya dan perekonomiannnya,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gerakan ekstrem radikal seperti halnya penyakit, yang jika didiamkan atau tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, akan mengancam dan mengudeta NKRI dalam level konstitusional.
Timnas Indonesia umumkan 44 pemain untuk FIFA Matchday Juni 2026. Cek daftar lengkap skuad vs Oman dan Mozambik.
Cek jadwal lengkap KRL Solo–Jogja terbaru 23 Mei 2026. Tarif Rp8.000, rute Palur–Tugu, cocok untuk komuter dan wisata.
Normalisasi sungai di Jogja terhambat pemangkasan anggaran. BBWSO dan Pemkot andalkan kolaborasi untuk tangani Kali Code.
Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Phil Foden dan Cole Palmer tak masuk, ini daftar lengkap 26 pemain pilihan Tuchel.
Pemadaman listrik massal di Sumatera picu keluhan warga. PLN akui gangguan sistem, namun pelanggan soroti minimnya respons.