Gara-Gara Jokowi Ngebet Infrastruktur, Ini Dampaknya ke Gunungkidul

Tahun depan, program infrastruktur di Gunungkidul mendominasi.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-- Program infrastruktur oleh Pemerintah Pusat berimbas pada program kegiatan di daerah. Hal ini terlihat dalam komposisi rencana kegiatan Pemkab Gunungkidul yang didominasi oleh program infrastruktur.

Data dari Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, dari belanja sebesar Rp1.7 triliun rupiah, recananya sebesar 25% digunakan untuk program infrastruktur, 20% di sektor pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Sedang sisanya sebesar 45% dibagi rata untuk seluruh urusan yang ada di lingkup Organisasi Perangkat Daerah yang dimiliki Pemkab Gunungkidul.

Bupati Gunungkidul Badingah membenarkan, porsi anggaran di 2018 banyak terserap untuk tiga urusan, yakni pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, dari ketiga bidang, pengembangan infrastruktur merupakan yang tertinggi dengan porsi 25% dari keseluruhan anggaran yang dimiliki pemkab.

Menurut dia, alokasi infrastruktur daerah mendominasi karena pembangunan yang dilakukan tidak dapat dipisahkan dari program nasional. Dalam rangka sinkronisasi kebijakan, maka tim pembangunan kabupaten mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Seperti diketahu Pemerintah Pusat di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

“Tema Rencana Kegiatan Pemerintah [RKP] 2018 adalah memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Tema ini jadi salah satu pedoman, sehingga dalam komposisi anggaran 25% akan digunakan untuk infrastruktur daerah,” katanya kepada wartawan, Selasa (14/11/2017).

Ditambahkan Badingah, untuk program infrastruktur rencananya digunakan untuk pembangunan fasilitas sosial dan umum. Selain itu, pengalokasian juga diprioritaskan belanja modal untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan infrastruktur di kawasan wisata. “Gambaran rencana kegiatan di 2018 sudah dimasukan dalam RAPBD yang saat ini sudah dibahas bersama-sama dengan dewan,” ungkapnya.

Sekretaris Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Putro Sapto Wahyono menambahkan, porsi anggaran untuk infrastruktur lebih besar ketimbang kegiatan lain sudah mulai terlihat di plafon anggaran di tahun ini. Namun untuk detail alokasi akan terlihat jelas dalam plafon anggaran di 2018. “Kalau sekarang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Sebab 25% dari anggaran yang dimiliki digunakan untuk infrastruktur daerah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.