Bank BPD DIY Kembali Gelar Malioboro Run 2026, Angkat Konsep Culture on Track
Bank BPD DIY kembali menggelar Malioboro Run 2026 bertema Culture on Track dengan lebih dari 8.000 peserta dan rute yang melewati sejumlah ikon budaya Jogja
Pemkot siap bertanggung jawab terkait sengketa Terminal Giwangan.
Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah Kota Jogja siap bertanggung jawab memenuhi kewajibannya atas kekalahan dalam sengketa pengelolaan aset Terminal Giwangan dengan PT.Perwita Karya.
Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Jogja dengan menyiapkan dana cadangan yang dianggarkan dari APBD. “Sudah kami siapkan dana cadangan Rp5 miliar untuk membayar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Kamis (21/12/2017).
Dana cadangan yang dimaksud Kadri adalah dana cadangan yang dianggarkan pada 2009 lalu. Pemerintah Kota awalnya akan menambah dana cadangan tersebut menjadi Rp10 miliar pada 2015 lalu dengan mengajukan rancangan Perda ke Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Kota Jogja. Namun raperda tersebut tidak disetujui Gubernur DIY, karena dinilai tidak ada landasan hukumnya. Karena saat bersamaan sengketa aset Terminal Giwangan masih dalam proses peninjauan kembali atau kasus tersebut belum inkrah.
Kadri mengaku dana cadangan Rp5 miliar itu masih utuh disimpan di bank, bahkan diperkirakan sudah berbunga. Pihaknya belum memberikan uang tersebut ke PT.Perwita Karya karena Pemerintah Kota masih akan mengajukan upaya hukum. “Upaya hukumnya apa lebih jelas ke Bagian Hukum,” kata Kadri. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jogja, Basuki Hari Saksana belum bisa dikonfirmasi.
Diketahui total kewajiban Pemerintah Kota yang harus dibayarkan kepada PT.Perwita Karya Rp56 miliar sesuai dengan putusan pengadilan sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA).
Sengketa pengelolaan Terminal Giwangan bermula dari pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan Pemerintah Kota Jogja pada 2009 lalu. Padahal perjanjian pengelolaan Terminal Giwangan sampai 30 tahun sejak kontrak pada 2002 lalu. Perwita Karya menggugat dan menang di pengadilan pertama sampai kasasi, hingga peninjauan kembali.
http://m.solopos.com/?p=878511">Baca juga : Terminal Termegah di Jogja Itu Nasibnya Kini Bikin Miris
Kuasa Hukum PT.Perwita Karya, Herkus Wijayadi mengatakan sudah tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Jogja. Ia mengaku sudah ada kesanggupan dari Pemerintah Kota Jogja untuk memenuhi kewajibannya dengan cara dicicil. Namun sampai kemarin belum ada sepeser pun yang dibayarkan Pemerintah Kota Jogja dari total utang yang harus dibayarkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bank BPD DIY kembali menggelar Malioboro Run 2026 bertema Culture on Track dengan lebih dari 8.000 peserta dan rute yang melewati sejumlah ikon budaya Jogja
BNPT menyalurkan sembako, membangun sumur bor dan MCK, serta memberikan edukasi antiradikalisme kepada warga terdampak banjir bandang di Padang.
DPRD Kota Jogja mendorong budidaya ikan berbasis teknologi dan hilirisasi produk untuk memperkuat produksi serta nilai ekonomi perikanan lokal.
DKPP menjadwalkan sidang empat perkara dugaan pelanggaran etik terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan wapres pada Pilpres 2024.
Hardjuno Wiwoho menyambut pengesahan UU Perampasan Aset. Ia menilai pemberantasan korupsi harus memastikan hasil kejahatan dikembalikan.
Petani Kulon Progo mengendalikan wereng batang cokelat secara serentak. Puluhan hektare sawah berstatus waspada menjelang panen.