Kali Belakang Kantor Pemkab Gunungkidul Ditutup, Habiskan Rp1 Miliar
Penutupan kali di belakang Kantor Pemkab Gunungkidul menelan Rp1,019 miliar untuk pembangunan parkir Taman Kuliner Wonosari.
"Ditunggu saja hasil pelantikan seperti apa"
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Ketua DPRD Gunungkidul Suharno mengaku tidak mempermasalahkan adanya isu bocornya nama pejabat yang dipilih dalam lelang jabatan.
Menurut dia, kabar yang beredar di masyarakat belum bisa dipastikan karena kepastian masih menunggu saat pelantikan. “Ini sifatnya rahasia. Kalau ada kabar yang beredar ada kebocoran ditunggu saja hasil pelantikan seperti apa,” katanya.
http://m.harianjogja.com/?p=888689">Baca juga : Hasil Seleksi Terbuka Beredar Lebih Awal
Terpisah, Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono tidak menampik wacana bupati melakukan penataan dan pelantikan pejabat hasil lelang jabatan. Namun, untuk jumlah pejabat yang akan dimutasi, dia belum bisa menyampaikan dengan dalih masih dalam pembahasan. “Masih dikaji. Yang jelas penataan akan dilakukan pada besok Senin [29/1/2018],” kata Drajad.
Disinggung mengenai adanya kebocoran pengumuman hasil lelang jabatan, ia mengaku hal tersebut hanya asumsi dan pendapat orang. Terlebih lagi, kata Drajad, untuk nama-nama yang diajukan ke bupati sudah diumumkan di laman milik pemkab sehingga dugaan-dugaan tersebut menyeruak di masyarakat.
“Untuk pemilihan merupakan wewenang dari bupati, tanpa melihat dari nomor urut saat pengumuman dilakukan. Jadi semua itu tinggal hak prerogative dari bupati mau pilih yang mana,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penutupan kali di belakang Kantor Pemkab Gunungkidul menelan Rp1,019 miliar untuk pembangunan parkir Taman Kuliner Wonosari.
BPK menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang dinilai berdampak pada tata kelola dan ketahanan energi nasional.
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.
Pengusaha logistik menyoroti fleksibilitas outsourcing dan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan agar sesuai karakter industri yang dinamis.
BK DPRD Bantul menyatakan belum ada laporan pelanggaran berat anggota dewan sepanjang 2024-2026. Pelanggaran masih sebatas administrasi.
MK menilai gugatan syarat administrasi Gibran tidak relevan dan telah melampaui tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.