Nasabah Bersaldo Jumbo di DIY Bertambah
LPS catat simpanan besar DIY capai Rp15,95 triliun, namun kredit melambat akibat rendahnya permintaan.
Perlu dilakukan regenerasi KIM.
Harianjogja.com, KULONPROGO--Tak dipungkiri, masyarakat banyak yang belum tahu apa itu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Serupa tapi tak sama dengan Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa (Klompencapir) di bawah naungan Departemen Penerangan saat era Orde Baru, KIM merupakan kelompok bentukan, dari, dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah di masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Rudiyatno mengatakan tantangan media informasi yang dihadapi pemerintah kini berbeda dengan dahulu. Bukan lagi tabloid, televisi dan radio, saat ini tantangan itu lebih berupa digital dengan segala konvergensinya. Itulah sebabnya, perlu dilakukan regenerasi pada KIM. Pasalnya, anggota di beberapa kelompok masih banyak yang berasal dari Klompencapir. Itulah sebabnya, Rudi berharap, ada kolaborasi antara generasi lama dengan generasi baru.
“Dulu, baca koran atau tabloid lalu melihat televisi dan mendengarkan radio, sudah luar biasa, tetapi sekarang, dengan Internet, seluruh informasi bisa ditangkap. Apalagi media sosial sudah bukan hal yang baru, tentu kalau tidak bisa mengikuti perkembangan jelas akan tertinggal, mosok KIM tidak bisa mengunakan WhatsApp, tidak bisa menggunakan Internet,” katanya melalui rilis yang diterima Harian Jogja, Rabu (14/2/2018).
Kepala Bidang (Kabid) Informasi Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS) Diskominfo Kulonprogo R.Sigit Purnomo mengatakan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No.22/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota, seharusnya setiap kecamatan memiliki satu KIM.
Akan tetapi, di Kulonprogo nyatanya belum memenuhi syarat tersebut. Hingga kini, tak semua desa memiliki KIM.
“Kenyataannya ada yang kecamatan masih belum satupun ada KIM terbentuk. Saat ini kami baru proses menyusun surat edaran [SE] untuk desa-desa agar nantinya bisa membentuk KIM,” kata Sigit.
Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Kulonprogo Heri Widada mengatakan sejauh ini Diskominfo telah memfasilitasi pengukuhan pengurus KIM yang ada dan telah siap oleh kepala desa. Salah satunya adalah KIM Ngesti Raharja Wates oleh Lurah Wates, Agus Wasana, Selasa (6/2/2018) lalu.
“Total saat ini, di Kulonprogo sudah ada 11 KIM,” ucap dia.
Heri menjelaskan, berdasarkan catatan awal, ada sebanyak 17 KIM, namun saat diundang dalamn sebuah pertemuan yang digelar di Diskominfo pada awal 2017 lalu, hanya ada 13 KIM yang hadir dan lantas dikukuhkan oleh kepala masing-masing desa sebanyak 10 KIM.
Menurutnya, pengukuhan 10 KIM pada 2017 yang lalu itu cukup penting sebagai bentuk pendataan lembaga yang sudah eksis di masyarakat. Dia berharap ke depan, banyak desa yang membentuk kelompok tersebut. “Yang baru saja dikukuhkan adalah KIM Ngesti Raharjo Kelurahan Wates.” (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
LPS catat simpanan besar DIY capai Rp15,95 triliun, namun kredit melambat akibat rendahnya permintaan.
Istana menegaskan Presiden Prabowo rutin mengevaluasi seluruh program kementerian dan lembaga sebagai bagian dari penguatan pengawasan serta pemberantasan korup
Noel minta maaf kepada Prabowo setelah divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi sertifikasi K3 dan gratifikasi Rp3,43 miliar.
KPK menduga perusahaan towing dipakai sebagai kedok menyamarkan dana hasil pemerasan KITAS dan KITAP yang menyeret pejabat Imigrasi.
Program BSPS DIY 2026 melonjak menjadi 3.000 unit rumah. Kementerian PKP memperbesar bantuan bedah rumah untuk mempercepat penanganan RTLH.
Pelantikan Kepala BGN Nanik S. Deyang dijadwalkan pekan depan. Istana meminta fokus membenahi Program Makan Bergizi Gratis.