Dari 30 Pasar di Kulonprogo, Baru 8 yang Mendekati SNI

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam hal ini Dinas Perdagangan (Disdag) menyiapkan anggaran total sekitar Rp9 miliar revitalisasi pasar

 
Harianjogja.com, KULONPROGO-Sembilan pasar rakyat di Kabupaten Kulonprogo akan direvitalisasi pada 2018. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam hal ini Dinas Perdagangan (Disdag) menyiapkan anggaran total sekitar Rp9 miliar untuk memuluskan rencana tersebut.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Daerah Disdag Kulonprogo, Slamet Riyadi mengatakan, rincian sumber anggaran yang digunakan untuk merevitalisasi sembilan pasar tadi berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat senilai total Rp4,4 miliar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kulonprogo sebesar Rp4,6 miliar.

Anggaran juga digunakan untuk membiayai kelanjutan pembangunan Pasar Bendungan yang terbakar pada 2016 lalu, agar harapannya pasar bisa kembali beroperasi pada 2019 mendatang.

"Selain merevitalisasi pasar rakyat pada 2018, Dinas Perdagangan mengusulkan revitalisasi Pasar Plono, Pasar Jagalan dan Pasar Dekso dengan anggaran masing-masing Rp4 miliar. Untuk pasar rakyat lainnya, kami akan menyesuaikan dengan skala prioritas," terangnya, Minggu (18/3/2019).

Menurut dia, revitalisasi pasar penting dilakukan, karena dari total 30 pasar rakyat yang ada di Kulonprogo, baru ada delapan pasar yang sudah mendekati Standar Nasional Indonesia (SNI). Program rehabilitasi dan revitalisasi pasar selama ini masih terkendala anggaran daerah yang terbatas.

Kepala Disdag Kulonprogo Krissutanto menjelaskan, dengan adanya rehabilitasi dan revitalisasi pasar rakyat, ia berharap konsumen yang datang dan berbelanja ke pasar rakyat akan bertambah, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan pedagang.

Ia menambahkan, selain melakukan rehabilitasi dan revitalisasi terhadap sembilan pasar, Disdag akan menjadikan Pasar Wates sebagai pasar induk yang menyediakan segala kebutuhan warga.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, akan menjadikan Pasar Wates menjadi pasar induk yang menyediakan segala kebutuhan warga. Sebagai ibu kota kabupaten, Kota Wates harus memiliki pasar induk. Dengan menjadikan Pasar Wates sebagai pasar induk, maka pelayanan bahan pokok harus mulai terjamin ketersediaannya serta peningkatan sarana dan prasarana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.