DPRD Sleman Minta EWS Merapi Dipastikan Berfungsi

Harianjogja.com, SLEMAN—DPRD Kabupaten Sleman meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan seluruh perangkat sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) Gunung Merapi berfungsi dengan baik. Pemeriksaan rutin diperlukan agar masyarakat di kawasan rawan bencana dapat menerima peringatan apabila terjadi peningkatan aktivitas Merapi.

Wakil Ketua I DPRD Sleman, Ani Martanti, mengatakan warga yang tinggal di lereng Merapi pada umumnya telah memahami langkah mitigasi bencana. Pengalaman hidup berdampingan dengan aktivitas gunung tersebut membuat masyarakat terbiasa bersiaga dan mengikuti arahan petugas.

Meski demikian, pemahaman masyarakat perlu didukung kesiapan sarana peringatan dini. Ani meminta BPBD rutin memeriksa dan memperbarui perangkat seperti sirene maupun tanda peringatan lainnya.

"Secara umum masyarakat sudah memahami dan harus selalu siap siaga. Namun, EWS harus benar-benar siap dan berfungsi dengan baik. Jangan sampai ketika bencana terjadi, perangkat peringatan dini justru tidak bisa digunakan," katanya, Jumat (30/10/2026).

Jalur Evakuasi dan Logistik Pengungsian Perlu Disiapkan

Selain perangkat EWS, Ani menekankan pentingnya kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat mitigasi bencana Merapi. Ketersediaan logistik serta perlengkapan pengungsian juga harus dipastikan agar dapat digunakan sewaktu-waktu ketika evakuasi diperlukan.

Dia turut meminta akses jalur evakuasi di kawasan rawan bencana terus dijaga dan ditata. Kesiapan jalur tersebut dinilai penting untuk memperlancar proses penyelamatan warga sekaligus mengurangi risiko jatuhnya korban.

Ani juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan ancaman bencana hidrometeorologi, termasuk banjir lahar hujan. Material vulkanik yang menumpuk di aliran sungai berpotensi terbawa arus ketika hujan deras turun.

Karena itu, kepala desa dan lurah di kawasan rawan bencana diminta terus mengingatkan warga agar memahami potensi bahaya tersebut dan meningkatkan kewaspadaan.

"Jangan sampai kita menyepelekan alam. Material lahar yang menumpuk cukup banyak dan ketika hujan deras bisa menyebabkan banjir yang luar biasa. Kepala desa dan lurah harus terus mengingatkan masyarakat," katanya.

Ani berharap kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana Merapi terus dijaga oleh seluruh pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah kalurahan, BPBD, hingga pemerintah pusat dan daerah. Upaya mitigasi, menurut dia, perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pemeriksaan sarana dan prasarana, bukan hanya ketika bencana terjadi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.