Kemelut Ijazah Gibran Rakabuming Raka, KPU Surakarta Jelaskan Proses Verifikasi 2020
KPU Surakarta menegaskan verifikasi ijazah Gibran saat Pilkada 2020 dilakukan sesuai prosedur melalui kementerian dan Bakorwil VII.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X (Gigih M. Hanafi/JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, SLEMAN-Pengamat politik Fisipol UGM Mada Sukmajati menilai Sri Sultan Hamengku Buwono X bisa menjadi alternatif Cawapres. Hanya saja, HB X sebagai tokoh kultural Jawa sejatinya kurang tepat disandingkan Prabowo.
Mada mengatakan, saat ini para elite politik masih melakukan sejumlah simulasi capres dan cawapres untuk menuju 2019. Setiap tokoh menjadi sah-sah saja ketika diangkat ke permukaan untuk dimasukkan ke dalam bursa capres atau cawapres.
Terkait adanya pihak Partai Gerindra yang mencoba mengangkat nama Sri Sultan HB X, Mada menilai, hal itu pun sah-sah saja. "Berarti kan inginnya [Gerindra] disandingkan dengan Prabowo," ungkapnya.
Dari sisi hitungan politik, Prabowo kurang cocok jika disandingkan dengan Sri Sultan HB X. Karena yang dibutuhkan Prabowo agar dapat meraup suara adalah menggandeng tokoh muslim. Sementara, HB X sebagai representasi kultural.
"Karena kebutuhan Pak Prabowo saat ini bukan representasi kultural, tetapi lebih ke tokoh muslim. Representasi kultural belum menjadi sebuah urgensi untuk Pak Prabowo," kata dia.
Mada justru menilai, Sri Sultan HB X lebih menarik jika disandingkan dengan Jokowi. "Akan menarik juga kalau nanti bisa dipersepsikan antara Jogja dan Solo, antara Jokowi dan Sultan. Tetapi pasti akan ada hitungan kalkukasi politiknya," kata dia.
Ia menegaskan, Sri Sultan HB X bisa menjadi figur salah satu cawapres. "Saya kira bisa [jadi cawapres], kalau tidak ada figur lagi, Sultan itu bisa jadi salah satu alternatif."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPU Surakarta menegaskan verifikasi ijazah Gibran saat Pilkada 2020 dilakukan sesuai prosedur melalui kementerian dan Bakorwil VII.
AESI menilai PLTS 100 GWp perlu memperkuat ketahanan energi dan inklusi sosial, termasuk memperluas akses listrik bagi desa terpencil.
Jasa Marga mengandalkan teknologi, analisis data lalu lintas, dan kesiapan armada untuk meningkatkan keselamatan serta layanan jalan tol.
Warga Dukuh Bono, Klaten, harus antre hingga dua pekan untuk mendapat air bersih. BPBD mencatat 15 desa terdampak kekeringan.
BMKG mencatat 1.869 wilayah mengalami kekeringan ekstrem hingga September 2026. Simak daftar daerah berstatus awas dan prediksi musim hujan.
PNBP mencapai Rp492,3 triliun hingga September 2026. Kemenkeu berupaya menambah penerimaan saat subsidi dan kompensasi naik menjadi Rp376,8 triliun.