56.000 Peserta BPJS Diaktifkan Lagi, Pemkab Gunungkidul Tambah Anggaran
Gunungkidul menambah anggaran BPJS Kesehatan Rp5,5 miliar menjadi Rp47,5 miliar setelah reaktivasi peserta PBI.
Bupati Suharsono melihat modifikasi sepeda motor untuk difabel karya Forum Penyandang Disabilitas Bantul (FPDB) dalam pelayanan jamkesus di Aula Pemkab II Manding, Senin (14/5/2018)./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, BANTUL-Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul Eddy Susanto mengatakan, untuk pelayanan jamkesus, pemkab mengalokasikan anggaran Rp1,2 miliar.
Rencananya, dalam setahun akan melakukan pelayanan jamkesus sebanyak empat kali. “Hari ini [kemarin] merupakan tahap kedua. Sedang dua tahap lainnya dilaksanakan beberapa bulan lagi,” katanya, Senin (14/5/2018).
Dia menjelaskan, pelayanan jamkesus tahap kedua di 2018, menyasar ke 200-an warga berkebutuhan khusus dari lima kecamatan. Yakni, Kecamatan Bantul, Jetis, Bambanglipuro, Sewon dan Srandakan.
“Semua kecamatan akan mendapatkan jatah, tapi untuk waktu pelaksanaan dilakukan secara bergantian,” ungkapnya.
Disinggung mengenai jumlah kelompok disabilitas di Bantul, Eddy mengaku ada sekitar 6.000-an warga berkebutuhan khsusus. Menurut dia, tidak semua anggota disabilitas mendapatkan pelayanan jamkesus karena sudah ada yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun dari APBD Kabupaten.
“Jadi untuk pelayanan jamkesus difokuskan bagi warga berkebutuhan khusus yang belum memiliki jaminan kesehatan,” katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul menambah anggaran BPJS Kesehatan Rp5,5 miliar menjadi Rp47,5 miliar setelah reaktivasi peserta PBI.
Menaker Yassierli mendorong generasi muda memperkuat kompetensi, reskilling, upskilling, dan kemampuan adaptasi menghadapi perubahan dunia kerja.
Siswa SRMA 19 Bantul diajak aktif di lingkungan dan mengembangkan kemampuan agar mampu menjadi penggerak sekaligus mengurangi urbanisasi.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Guruh Soekarnoputra.
Sertifikat tanah elektronik menghubungkan data pemegang hak dengan NIK dan bidang tanah dengan nomor identifikasi elektronik.
BSU Rp600.000 Oktober 2026 belum diumumkan pemerintah. Simak syarat BSU tahun lalu dan cara cek status melalui situs resmi Kemnaker.