Bupati Bantul Ancam Pejabat yang Kinerjanya Buruk

Harianjogja.com, BANTUL- Bupati Bantul Suharsono mengancam akan memutasi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang capaian kinerjanya tidak ada peningkatan dari waktu ke waktu. Menurutnya pejabat yang tidak mau meningkatkan kinerja berarti tidak serius dalam bekerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Suharsono di hadapan para pimpinan OPD dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan I 2018 di Mandala Saba Gedung Induk Parasamya, Bantul, Senin (21/5/2018). Dalam evaluasi tersebut ada beberapa OPD yang meningkat, ada yang statis, dan ada juga OPD yang kinerjanya justru jeblok dibanding periode yang sama tahun lalu.

Suharsono meminta yang kinerjanya turun, pada triwulan kedua harus naik. Jika kinerjanya di triwulan kedua turun lagi, ia menganggap jabatan yang diemban pimpinan OPD tersebut tidak sesuai, "Siap-siap ada pekerjaan yang lebih mudah. Siap-siap dipindah ke pekerjaan yang lebih rendah," kata Suharsono.

Suharsono menegaskan ancamannya tersebut tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai motivasi agar para pejabat lebih semangat lagi dalam bekerja dan bekerja dengan ikhlas untuk melayani masyarakat. "Kalau penilaiannya turun pasti saya geser," ujar dia. Ia juga mengajak para pimpinan OPD untuk terus berinovasi dan menciptakan terobosan-terobosan untuk Bantul yang lebih baik.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Riyantono mengatakan secara umum kinerja OPD masih baik, meski ada beberapa OPD yang penilainnya menurun. Menurut dia, penurunan nilai itu ada beberapa OPD yang tidak langsung mengeksekusi program kerja melainkan harus merevisi paket kegiatan dalam tahap perencanaan. Sehingga jika ada revisi dalam dokumen perencanaan anggaran (DPA) OPD, maka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pun jadi mundur.

Ia berujar revisi kegiatan itu dimungkinkan jika terjadi kesalahan atau karena barang dan jasa dalam tahun berjalan sudah ada perbedaan sehingga perlu merevisi DPA OPD. "Mudah-mudahan nanti di triwulan kedua bisa bagus lagi," kata Riyanto-yang biasa disapa Tony.

Tiga OPD terbaik adalah Insektorat Daerah dengan perolehan nilai 94,33 atau sangat memuaskan (AA), disusul Kecamatan Imogiri dengan nilai 91,75 atau sangat memuaskan (AA), dan Kecamatan Sedayu dengan nilai 90,93 (AA).

Sementara OPD dengan nilai terendah adalah Kecamatan Pajangan 57,82, atau cukup (CC), kemudian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan nilai 56,13 (CC), dan Kecamatan Pleret 51,58 (CC). Padahal triwulan I 2017 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat nilai 60,50 (B), Kecamatan Pajangan 78,54 (BB), dan Kecamatan Pleret 78,40 (BB).

Tony menambahkan rata-rata nilai evaluasi kinerja jika ditotal untuk tahap perencanaan 23,46 (93,84%), Pelaksanaan 16,11 (53,37%), pelaporan kinerja 14,30 (71,50), dan capaian 18,66 (74,64%). Meski ada sedikit penurunan secara nilai, tapi secara umum kinerja OPD masih cukup baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.