Pemkab Bantul Masih Pertahankan Jamkesda

Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten Bantul masih mempertahankan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) untuk warga miskin, meski sudah ada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun depan berencana menganggarkan Jamkesda sebesar Rp23 miliar. Anggaran tersebut meningkat dibanding tahun ini yang hanya Rp18 miliar.
Kasi Kemitraan Dinas Kesehatan Bantul Saptono Imam Budi Santoso mengatakan Jamkesda masih dianggarkan karena ada warga miskin di Bantul yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan dan belum tersentuh jaminan kesehatan di daerah.
 
“Sementara peralihan dari Jamkesda ke JKN tidak bisa langsung semuanya. Saya kira butuh proses dalam peralihan ini. Jamkesda dianggarkan khusus untuk warga miskin yang belum mendapat jaminan kesehatan lain," kata Saptono seusai mengikuti rapat evaluasi program jaminan sosial bagi warga miskin di Bagian Administrasi Kesejahteraan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Rabu (23/5/2018).

Menurut dia, masih ada sekitar 59.000 warga miskin di Bantul yang belum mendapat jaminan kesehatan.
Meski ada Jamkesda, pihaknya terus berupaya menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nantinya kartu BPJS Kesehatan akan menjadi bagian dari persyaratan ketika mengurus berbagai perizinan yang dibutuhkan masyarakat.
 
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Fenty Yusdayati mengatakan saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul masih membahas formulasi integrasi Jamkesda ke JKN. Proses penghapusan Jamkesda juga masih dalam pembahasan.

Sementara itu data dari BPJS Kesehatan Cabang Jogja yang meliputi Bantul, Kota Jogja, dan Gunungkidul hingga akhir April 2018 capaian kepesertaan JKN dari Bantul mencapai 786.499 jiwa atau baru 84,83% dari total jumlah penduduk 927.181 jiwa.

Jumlah peserta BPJS Kesehatan terdiri dari peserta mandiri 80.604 jiwa, bantuan iuran dari APBN 496.403 jiwa, bantuan iuran dari APBD Bantul 24.698 jiwa, PNS 9.691 jiwa, TNI-Polri-PNS Kementerian 18.329 jiwa, pegawai pemerintah nonpegawai negeri 5.585 jiwa, pejabat negara 21 jiwa, karyawan swasta 66.922 jiwa, dan katagori bukan pekerja 34.246 jiwa.

Saptono menambahkan akhir tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul juga berkomitmen mewujudkan cakupan semesta jaminan kesehatan atau universal health coverage (UHC). Untuk sampai tahap UHC seperti yang disyaratkan Pemerintah Pusat minimal cakupan peserta BPJS Kesehatan mencapai 95% dari total jumlah penduduk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.