RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Ilustrasi KIP./JIBI
Harianjogja.com, JOGJA - Hasil survei Institute for Development and Economic Analysis (Idea) bekerja sama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan betapa amburadulnya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sejumlah kota di Indonesia termasuk Kota Jogja.
Hasilnya masih ditemukan pemegang KIP yang bukan merupakan kriteria miskin dan ada keluarga kriteria miskin yang anaknya belum memiliki KIP. Kesalahan update pendataan pemerintah pusat soal pendapatan orang tua disinyalir menjadi penyebabnya.
Koordinator Survey Idea Galih Pramilu mengatakan berdasar data Kementerian Pendidikan, terdapat 13.884 peserta Program Indonesia Pintar (PIP) dan Idea mengambil distribusi sampel 82 siswa pemegang KIP. Hasil survei IDEA mengatakan masih ada 14,7% responden di Kota Jogja yang tidak memenuhi kriteria miskin namun memiliki KIP.
Galih mengatakan kriteria miskin itu dilihat dari berbagai aspek seperti akses listrik, apakah PLN atau tidak sama sekali. Kemudian akses ke layanan kesehatan sudah bebas atau masih disubsidi pemerintah, konsumsi air apakah memakai air PDAM, sumur atau, dari alam terbuka. Namun, Galih mengatakan, apabila orang tuanya memiliki pendapatan di atas Rp5 juta, maka bukan termasuk kriteria miskin lagi.
"Setelah tim IDEA memeriksa pemegang KIP, ternyata ada yang orang tuanya memiliki penghasilan di atas Rp5 juta," kata Galih dalam Jumpa Pers Survei Idea, Rabu (30/5/2018).
Galih mengatakan tidak ada temuan masyarakat yang memanipulasi data KIP karena KIP bersifat given atau pemberian. Tim IDEA berpendapat disinyalir ada kesalahan update pendataan pendapatan orang tua siswa pemegang KIP dari Pemerintah Pusat.
Galih menambahkan, dari survei juga ditemukan sebanyak 1,3% anak yang masuk dalam kriteria miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta KIP. Kemudian secara keseluruhan, sebanyak 95,9% responden penerima KIP mengatakan KIP telah membantu mengurangi beban pendidikan anak mereka dan 4,1% mengatakan KIP tidak membantu beban pendidikan.
Tim Survey IDEA Yoga Putra Prameswari mengatakan survei dilakukan di empat kota yaitu Medan, Kota Jogja, Kupang dan Blitar menggunakan metode survei, focus group discussion, dan penelusuran terhadap tiga keluarga yang anak atau anggotanya menerima KIP.
Yoga mengatakam survei yang melibatkan 700 responden ini bertujuan untuk memperjelas fakta adanya kelompok keluarga kaya menengah yang menerima KIP dan kelompok keluarga miskin yang menerima KIP. "Selama Januari sampai Februari kami mempertebal data temuan. Dengan metode kualitatif," kata Yoga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Istana memastikan pengunduran diri Perry Warjiyo tidak mengganggu kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional.
Driver ojol kini dapat mengajukan KUR hingga Rp500 juta. Simak syarat, dokumen, dan plafon pinjaman yang berlaku mulai Juli 2026.
Pemkab Gunungkidul mengambil alih pengelolaan retribusi wisata di TPR Kemadang setelah ditemukan kebocoran penarikan retribusi.
Harga ayam dan telur mulai naik seiring program MBG kembali berjalan. Dapur SPPG diminta membeli bahan baku langsung dari peternak.
Kemenkeu menyiapkan pertemuan dengan pimpinan BI usai Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia.