Bupati Bantul Tetap Izinkan Mobdin untuk Mudik

Harianjogja.com, BANTUL--Bupati Bantul Suharsono tetap membolehkan kendaraan dinas digunakan untuk mudik, meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengeluarkan Surat Edaran pelarangan. Namun, kendaraan dinas hanya diperbolehkan untuk mudik jika jaraknya dekat atau wilayah DIY dan Jawa Tengah. Selain itu biaya operasional juga ditanggung pengguna.

“Kami tidak akan menerapkan aturan yang kaku sehingga kami tetap memperbolehkan kendaraan dinas untuk mudik,” kata Suharsono, Kamis (7/6/2018).

Menurut dia, pertimbangan memperbolehkan kendaraan dinas untuk mudik, selain kondisi di Bantul berbeda dengan daerah lain, khususnya kota-kota besar, juga karena faktor empati. Ia tidak ingin pegawai di lingkup Pemkab kesusahan menggunakan kendaraan saat mudik.

“Misal pak camat yang ingin pulang ke Solo harus menggunakan motor kan kurang baik. Jadi, bolehkan menggunakan kendaraan dinas asal tidak jauh. Tapi kalau digunakan untuk ke Jakarta, Surabaya atau Bandung jelas tidak boleh,” ujar Bupati.

Ia menambahkan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik harus berhati-hati. Suharsono juga meminta agar kendaraan dirawat dan yang paling penting seluruh operasional selama mudik ditanggung pengguna sehingga tidak membebani keuangan daerah.

“Mosok mau minta uang transportasi kan tidak baik. Jadi saya minta pemakai mengeluarkan biaya sendiri selama mudik berlangsung,” katanya lagi.

Ditambahkan Suharsono, untuk masalah tunjangan hari raya (THR) di Pemkab Bantul tidak ada masalah dikarenakan tunjangan tersebut sudah diberikan ke masing-masing pegawai. Menurut dia, untuk besaran sangat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.