Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kadin Bantul Nilai Positif bagi Dunia Usaha
Kadin Bantul menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak positif bagi dunia usaha, didukung digitalisasi UMKM dan program KUR.
Ilustrasi Satpol PP./JIBI
Harianjogja.com, BANTUL--Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul merazia sejumlah tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin di kawasan pesisir selatan Bantul, Rabu (27/6/2018) dini hari lalu. Hasilnya dua pengelola karaoke di kawasan Pantai Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, terjaring dan akan diajukan ke persidangan pada pekan depan.
"Kami juga menyita dua perangkat alat musik yang digunakan untuk karaoke," kata Kepala Bidang Ketertiban Umum, Satpol PP Bantul, Deni N Hartono, Jumat (29/6/2018).
Deni mengatakan razia yang digelar gabungan bersama kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bantul tersebut tidak hanya menyasar tempat hiburan malam, tetapi juga tempat yang kerap dijadikan berkumpul anak-anak muda, seperti kompleks Pemerintah Kabupaten Bantul di Manding dan Stadion Sultan Agung Bantul.
Setelah dari kawasan kota, petugas bergeser ke wilayah pesisir. Petugas mendatangi tempat-teman hiburan malam yang diduga tidak berizin. Namun hanya dua tempat hiburan di Parangkusumo yang beroperasi saat petugas datang.
Petugas sempat menyisir setiap ruangan di dua tempat hiburan tersebut. "Pemandu karaoke juga sempat diminta tes urine oleh BNNK," kata Deni. Hasil pemeriksaan urine para pemandu karaoke negatif.
Petugas hanya menindak pelanggaran usaha di dua tempat hiburan tersebut karena keduanya tidak bisa menunjukkan tanda daftar usaha pariwisata (TDUPar) sebagai syarat yang harus dimiliki pengelola usaha hiburan. Kedua pengelola akan disidik pada Senin pekan depan, kemudian diajukan ke pengadilan.
Deni menyatakan hampir semua usaha hiburan malam di wilayah pesisir tidak memiliki izin. Satpol PP sudah menutup 59 tempat usaha hiburan malam di sepanjang Pantai Parangtritis hingga Pantai Samas. Namun Deni tidak memungkiri masih ada beberapa pengelola hiburan yang kembali beroperasi, tetapi saat dirazia tempat hiburan itu tutup.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kadin Bantul menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak positif bagi dunia usaha, didukung digitalisasi UMKM dan program KUR.
DPRD dan Pemkab Kulon Progo resmi menandatangani kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo 2027.
Yusril bertemu Menhan Sjafrie membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara yang ditargetkan diajukan sebagai RUU pada awal 2027.
Sebanyak 12 provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2027. Simak daftar besaran upah minimum dan persentase kenaikannya.
DPRD Sleman mendorong kolaborasi Pemkab dan perbankan untuk memperkuat modal UMKM agar berkembang dan mampu menjangkau pasar ekspor.
KSPI dan Partai Buruh menolak UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta. Mereka meminta revisi menjadi Rp6,21 juta dan menyiapkan langkah hukum.