Waspadai Penyalahgunaan Medsos saat Pilkades, Polres Gunungkidul Siapkan Tim Siber

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Polres Gunungkidul akan terjunkan patroli siber untuk mengantisipasi penyalahgunaan media sosial sebagai tempat menyebarkan isu dan fitnah saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendatang.

Kasubagops Polres Gunungkidul Kompol Joko Hamitoyo mengatakan patroli siber ini sebagai upaya preventif pihaknya agar ujaran kebencian pra dan pasca pilkades di media sosial bisa diberantas. "Patroli ini nanti lebih ke aksi imbauan pada masyarakat melalui media sosial untuk jangan langsung percaya dengan informasi yang mereka dapat, karena memang media sosial sekarang rawan sebagai ajang menyebar ujaran kebencian, terutama saat gelaran pilkades," ucap dia, Jumat (31/8/2018).

Kendati fokus pada upaya preventif, patroli siber ini kata Joko juga tidak segan menangkap dan memproses secara hukum siapapun yang terbukti melanggar aturan. "Kalau menyebarkan kebencian dan itu sudah terbukti maka kita jerat dengan pasal teknologi informasi (TI)," ucap Joko.

Dia menambahkan selain patroli siber, pihaknya juga akan melakukan patroli langsung ke masyarakat khususnya di wilayah penyelenggaraan Pilkades. Tugas mereka sama dengan patroli siber. Yang membedakan hanya ranahnya. "Kalau yang siber kami imbau melalui media sosial, kalau yang ini patroli pada umumnya, jadi untuk mengimbau langsung ke masyarakat," kata dia. 

Adapun untuk mengantisipasi kemungkinan geger dengan adanya gelaran Pilkades, Polres Gunungkidul tengah memetakan wilayah rawan yang terbagi menjadi tiga sektor, yaitu rawan satu, rawan dua dan aman. "Untuk saat ini masih coba kami petakan, tapi saya pikir hampir semua wilayah tergolong aman," ucap Joko.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Muhammad Farkhan mengatakan pengawasan dari pihaknya berfokus pada teknis penetapan calon dan saat pemungutan suara. "Itu sesuai tupoksi kami," ucapnya.

Disinggung soal upaya until meminimalkan gesekan pra dan pasca pilkades dengan usulan deklarasi damai, menurutnya bisa saja diterapkan. Namun hal itu tergantung dari masing-masing desa. "Memang harus ada, seperti usulan Pak Kapolres, tapi ya kembali lagi ke desa apakah mau atau tidak, kalau saya pribadi sangat mendukung," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.