RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Ilustrasi PNS/JIBI
Harianjogja.com, BANTUL-Pemerintah Kabupaten Bantul mendapat kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini sebanyak 565 orang. Jumlah tersebut hanya sekitar seperlima dari jumlah yang diajukan sebanyak 2.643 orang.
Kuota CPNS untuk Bantul ini sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 271 Tahun 2018. "Kuota CPNS untuk Bantul ini terbanyak kedua setelah Sleman di DIY," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Suswaryanta, di ruang kerjanya, Jumat (14/9/2018).
Danu memaparkan dari 565 CPNS, sebanyak 340 di antaranya adalah tenaga kependidikan, 165 tenaga kesehatan, 56 tenaga teknis, dan empat orang jalur khusus katagori 2 (K2). Untuk tenaga kependidikan, semuanya adalah guru sekolah dasar (SD), sementara tenaga kesehatan mulai dari dokter sampai perawat yang akan ditempatkan di RSUD Panembahan Senopati Bantul dan Puskesmas.
Proses perekrutan akan dimulai sekitar 19 September mendatang, seleksi dilakukan pada pekan ketiga Oktober, pengumuman akhir November, dan pemberkasan pada Desember mendatang. "Targetnya Januari 2019 harus sudah ada penetapan CPNS dan awal 2010 penetapan PNS," ujar Danu.
Disinggung soal honorer K2 yang hanya empat orang, Danu mengungkapkan kuota itu sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat. Pihaknya menyadari honorer K2 di Bantul ada sekitar 620 orang, namun yang berusia antara 18-35 tahun hanya sekitar 29 orang. Batas usia tersebut menjadi persyaratan pendaftaran CPNS yang tidak bisa diubah.
Selain usia honorer K2 yang akan mengikuti CPNS pun dibatasi yang sudah berpendidikan minimal strata 1 (S1). Dengan pembatasan tersebut ia membenarkan masa pengabdian honorer K2 tidak menjadi pertimbangan dalam penerimaan CPNS ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
KPK menyisir tiga ruangan dirjen di Kementerian ATR/BPN terkait pengusutan kasus dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Pembangunan rusun ASN Sleman belum terealisasi akibat kendala pengadaan tanah. Pemkab Sleman kaji opsi penggunaan tanah kas desa (TKD).
PB PDGI menyebut 95% masyarakat Indonesia rutin sikat gigi, namun kurang dari 3% yang melakukannya di waktu tepat: setelah sarapan dan sebelum tidur.
Ahmad Sahroni mendesak Korlantas Polri evaluasi ujian SIM dan usut sindikat SIM palsu usai Polres Siak menangkap delapan tersangka.
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia sebut kasus korupsi Fahd El Fouz sebagai musibah. Doli Kurnia sebut perbuatan Fahd jadi bahan evaluasi kaderisasi.