Sleman Usulkan 87 Formasi CPNS Kesehatan, Tunggu Respons KemenPAN-RB

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten Sleman mengusulkan penambahan 87 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di sektor kesehatan guna memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang masih belum terpenuhi di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman dan unit pelaksana teknis (UPT). Hingga pertengahan Juli 2026, usulan tersebut masih menunggu tanggapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman, Wildan Solichin, mengatakan pihaknya telah menerima usulan kebutuhan pegawai dari Dinkes Sleman dan segera menindaklanjutinya dengan mengirimkan usulan formasi kepada KemenPAN-RB pada Maret 2026.

“Sudah kami terima dan tindak lanjuti. Usulan kebutuhan formasi tersebut telah kami kirim ke KemenPAN-RB pada Maret 2026,” kata Wildan saat dihubungi, Rabu (16/7/2026).

Meski proses pengajuan telah dilakukan beberapa bulan lalu, hingga kini pemerintah daerah belum memperoleh jawaban dari pemerintah pusat mengenai usulan kebutuhan pegawai tersebut.

“Sampai sekarang belum ada tanggapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas usulan yang kami kirim,” katanya.

Dinkes Sleman Siapkan Rekrutmen Pegawai BLUD

Selain mengajukan tambahan formasi CPNS, Dinas Kesehatan Sleman juga merencanakan pembukaan rekrutmen 92 pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 2026. Rekrutmen tersebut ditujukan untuk memperkuat tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung pelayanan kesehatan.

Langkah tersebut diambil karena jumlah ASN yang tersedia saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan di lingkungan Dinkes maupun UPT. Penambahan personel dinilai penting agar layanan kesehatan di fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Sleman tetap berjalan optimal.

Kebutuhan ASN Baru Terpenuhi 61,8 Persen

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sleman, Raditya Kusuma Tejamurti, mengungkapkan masih terdapat kekurangan sekitar 38,2% kebutuhan tenaga ASN di lingkungan Dinkes dan UPT.

Data tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Sleman tentang Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) 2025. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tingkat kecukupan ASN di Dinkes beserta UPT baru mencapai 61,8% per Juni 2026.

Raditya menjelaskan kekurangan tenaga tersebut selama ini diatasi melalui keberadaan pegawai non-PNS, yang terdiri atas pegawai PPPK, PPPK paruh waktu, dan pegawai BLUD. Meski demikian, pemenuhan kebutuhan personel masih belum sepenuhnya tercapai.

“Jadi tidak ada dampak pada kualitas pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas di Kabupaten Sleman,” kata Raditya.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman masih menunggu keputusan KemenPAN-RB terkait usulan 87 formasi CPNS, sembari menyiapkan rekrutmen pegawai BLUD untuk mendukung kebutuhan layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan pemerintah daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.