PBB Bantul Tembus Rp34,8 Miliar, Insentif Kalurahan Disiapkan

Harianjogja.com, BANTUL— Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bantul terus menunjukkan tren positif. Hingga akhir Juni 2026, pendapatan dari sektor pajak tersebut telah mencapai sekitar Rp34,8 miliar, atau lebih dari separuh target penerimaan tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp63 miliar.

Capaian tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Bantul optimistis target penerimaan PBB-P2 2026 masih dapat direalisasikan seiring berlangsungnya masa pembayaran di berbagai kapanewon hingga September mendatang.

Target PBB Disesuaikan karena Kebijakan Pembebasan Pajak

Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Hermidarto, menjelaskan target PBB-P2 tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyesuaian dilakukan setelah pemerintah menerapkan kebijakan pembebasan PBB-P2 untuk lahan pertanian produktif dengan nilai sekitar Rp22 miliar.

"Namun sampai semester pertama tahun 2026 ini atau bulan Juni sudah masuk pembayaran PBB-P2 yang mencapai sekitar Rp34,8 miliar," katanya dalam sosialisasi intensifikasi PBB-P2 di Balai Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Kamis (16/7/2026).

Jadwal Pelunasan Berbeda di Setiap Kapanewon

Hermidarto mengatakan batas akhir pembayaran PBB-P2 tidak sama di seluruh wilayah Bantul. Jatuh tempo berlangsung bertahap mulai Juli hingga September 2026.

Khusus di Kapanewon Bambanglipuro, wajib pajak diberi waktu hingga 31 Juli 2026 untuk melunasi kewajibannya.

Dari tiga kalurahan yang ada di wilayah tersebut, Kalurahan Sumbermulyo telah mencapai pelunasan 100 persen. Sementara Kalurahan Sidomulyo mencatat realisasi sekitar 80 persen, sedangkan Kalurahan Mulyodadi masih berada di kisaran 60 persen.

"Di Kapanewon Bambalipuro ini ada tiga kalurahan dan yang sudah lunas 100 persen pembayarannya baru Kalurahan Sumbermulyo. Untuk Kalurahan Sidomulyo sekitar 80-an persen dan Kalurahan Mulyodadi sekitar 60-an persen. Ya semoga sebelum jatuh tempo sudah bayar semua PBB-P2," tuturnya.

Skema Penghargaan Diubah Menjadi Dana Insentif

Selain mempercepat pelunasan pajak, BPKPAD Bantul juga menyiapkan perubahan bentuk penghargaan bagi kalurahan yang mampu melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo.

Jika sebelumnya hadiah diberikan dalam bentuk sepeda motor, mulai 2027 penghargaan direncanakan berupa dana insentif kalurahan.

Menurut Hermidarto, besaran insentif masih dibahas. Namun, skema tersebut dinilai lebih bermanfaat karena dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-masing kalurahan.

"Ya bisa digunakan untuk pembiayaan program unggulan dari kalurahan atau yang lainnya," ujarnya.

Mulyodadi Jadi Fokus Sosialisasi

BPKPAD sengaja memusatkan sosialisasi intensifikasi PBB-P2 di Kalurahan Mulyodadi. Langkah tersebut dilakukan karena pada 2025 wilayah tersebut belum mampu menuntaskan pembayaran PBB-P2 sebelum batas waktu, berbeda dengan dua kalurahan lain di Bambanglipuro.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap seluruh kalurahan di Bambanglipuro dapat melunasi PBB-P2 tepat waktu sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah sekaligus mencerminkan tertib administrasi pemerintahan.

"Kalau Kalurahan Mulyodadi pembayaran PBB-P2 sudah lunas sebelum jatuh tempo 31/7/2026 maka Kapanewon Bambalipuro masuk kapanewon yang bayar lunas PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Ini kan prestasi," tandasnya.

Dengan realisasi penerimaan yang telah melampaui separuh target tahunan, Pemerintah Kabupaten Bantul optimistis tren pembayaran PBB-P2 akan terus meningkat menjelang jatuh tempo di masing-masing kapanewon sehingga target penerimaan tahun 2026 dapat tercapai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.