Kemarau hingga Oktober, Bantul Andalkan 4.000 Pompa untuk Sawah

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul optimistis musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 tidak akan mengganggu produksi pertanian. Lebih dari 4.000 unit pompa irigasi yang telah dimanfaatkan petani menjadi andalan untuk menjaga pasokan air ke lahan pertanian selama musim kering.

Ribuan pompa tersebut telah ditempatkan di wilayah yang memiliki sumber air, terutama di sekitar aliran sungai. Selain itu, pemerintah pusat juga dijadwalkan menyalurkan tambahan 160 unit pompa irigasi pada Agustus 2026 untuk memperkuat layanan irigasi di sejumlah kawasan pertanian.

Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo, mengatakan potensi kekeringan di sektor pertanian masih dapat diantisipasi karena dukungan sarana irigasi yang telah tersedia.

"Kalau pertanian di Bantul cenderung aman. Karena kami punya existing pompa lebih dari 4.000 unit. Jadi aman, ketersediaan pompa itu cukup banyak," kata Joko, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, pompa-pompa tersebut sejak awal disalurkan ke lokasi yang memiliki sumber air sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengairi sawah ketika musim kemarau berlangsung.

DKPP Bantul juga akan menerima tambahan 160 unit pompa dari pemerintah pusat pada Agustus mendatang. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada kelompok tani untuk memperkuat layanan irigasi di daerah yang masih membutuhkan dukungan pasokan air.

"Di bulan Agustus kami juga mendapat bantuan 160 pompa dari pusat. Nanti disalurkan ke petani. Jadi kalau pompa, pasti aman," ujarnya.

Dengan dukungan tersebut, DKPP Bantul optimistis produktivitas pertanian tetap terjaga meski musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang.

"Insyaallah Bantul aman," katanya.

Meski demikian, DKPP tetap mengidentifikasi beberapa wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, antara lain sebagian kawasan di Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Imogiri. Untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah tersebut, petani juga memanfaatkan embung yang telah dibangun pemerintah.

Joko menjelaskan embung yang dimanfaatkan petani dibangun oleh berbagai instansi, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Pertanian untuk embung berukuran kecil. Pengelolaannya kemudian diserahkan kepada kelompok masyarakat atau kelompok tani setempat.

"DKPP tidak mengelola embung. Kami hanya memanfaatkan air dari embung untuk irigasi sawah," jelasnya.

Salah satu embung yang dimanfaatkan petani adalah Embung Wukirsari di Kapanewon Imogiri yang dibangun pemerintah daerah tingkat provinsi sebagai sumber air bagi lahan pertanian di sekitarnya.

Karena pengelolaan embung berada di luar kewenangan DKPP, laporan mengenai kondisi maupun penyusutan debit air selama musim kemarau disampaikan kepada bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Pekerjaan Umum. Hingga kini, DKPP Bantul belum menerima laporan yang mengindikasikan ancaman gagal panen akibat kekeringan sehingga kondisi sektor pertanian masih dinilai terkendali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.