Disnakertrans DIY Catat 1.550 Pekerja Kena PHK, Terbanyak di Sleman
Disnakertrans DIY mencatat 1.550 pekerja terdampak PHK selama Januari-September 2026. Sleman menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak.
Wamen PKP, Fahri Hamzah menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Selasa (14/7/2026). Anisatul Umah-Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA—Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas penataan kawasan perkotaan dan penyediaan hunian layak. Pertemuan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Selasa (14/7/2026), menjadi awal pembahasan berbagai konsep pengembangan kawasan yang akan didalami lebih lanjut.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya bertukar pandangan mengenai pengalaman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola kawasan perkotaan sebagai daerah yang memiliki nilai warisan budaya. Diskusi juga menyinggung rencana pemerintah pusat dalam mengembangkan kawasan permukiman yang lebih tertata dan modern.
Fahri Hamzah mengatakan salah satu pembahasan dalam pertemuan itu berkaitan dengan gagasan mengenai perumahan dan penataan kota yang juga dituangkannya dalam sebuah buku.
"Saya kebetulan menulis buku dan beliau saya anggap sebagai orang tua saya, guru saya. Jadi, melapor lah tentang beberapa pikiran-pikiran yang saya tulis, khususnya tentang perumahan dan penataan kota," ujarnya.
Menurut Fahri, diskusi berkembang pada rencana pemerintah untuk memperbaiki tata kota di berbagai daerah melalui pengembangan kawasan permukiman baru. Upaya tersebut antara lain dikaitkan dengan Program 3 Juta Rumah dan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).
Ia menilai penyediaan hunian yang layak dan penataan kawasan perkotaan akan menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, pengalaman Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan nasional.
"Jadi itulah sebabnya tadi diskusinya cukup panjang dan serius, sebab beliau juga ternyata banyak sekali pengalamannya dan termasuk juga observasi tentang perkembangan-perkembangan kehidupan masyarakat di dalam dan juga di luar negeri," jelasnya.
Fahri juga menyampaikan apresiasi kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X yang telah menerima kunjungannya. Ia mengaku pernah bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ketika masih menjabat sebagai pimpinan DPR RI.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Pembahasan dalam pertemuan itu juga mencakup penataan kawasan pesisir serta bantaran sungai sebagai bagian dari pengembangan wilayah.
"Tentang penataan kawasan dan sebagainya, termasuk kawasan pesisir, pesisir sungai, dan sebagainya juga kami bahas tadi dengan beliau."
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pembahasan yang dilakukan masih bersifat awal dan akan dilanjutkan dengan kajian yang lebih rinci. Menurutnya, berbagai aspek teknis baru akan dibahas setelah dilakukan peninjauan terhadap lokasi yang berpotensi dikembangkan.
"Pakai lift atau tidak? Kan gitu. Kalau pakai lift bisa tinggi, kalau enggak ya maksimum hanya kemungkinan tiga lantai, kan gitu. Itu yang memungkinkan itu, yang kita mampu. Hal-hal teknis kan belum kita bicarakan, hanya kemungkinan-kemungkinan yang ada," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Disnakertrans DIY mencatat 1.550 pekerja terdampak PHK selama Januari-September 2026. Sleman menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak.
Angkatan kerja penduduk asli Kota Jogja diprediksi menurun pada 2030–2040. Lulusan berpendidikan tinggi cenderung mencari kerja di luar daerah.
Menperin Muhammad Sarmuji menilai kewajiban sertifikasi halal 2026 menjadi peluang meningkatkan kualitas produk dan daya saing industri nasional.
DPMPTSP Sleman menggelar Forum Konsultasi Publik untuk menyempurnakan standar pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Penanganan stunting perlu melibatkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, kemiskinan, pola asuh, hingga lingkungan. DPAD DIY dan DPRD DIY mendorong peningkata
Kemenhub menegaskan Zero ODOL berlaku 1 Januari 2027 tanpa toleransi. Sistem WIM, Ferizy, dan ETLE HUB disiapkan untuk menertibkan truk.