Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Ini Alasannya
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Ilustrasi Pemda DIY./Harian Jogja-Kusnul Isti Qomah
Harianjogja.com, JOGJA-Pemda DIY memastikan belum ada komunikasi dengan pemerintah pusat terkait titik pembangunan tol Kulonprogo - Jogja - Solo. Hingga saat ini baru Jogja - Bawen yang telah ditentukan dari Bendung Karangtalun hingga Maguwo.
Sekda DIY Gatot Saptadi menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti terkait pembangunan jalan tol Jogja - Solo. Pemerintah pusat belum mengajak daerah untuk membahas secara detail perencanaan tol Jogja - Solo.
"Sampai saat ini kami belum mengetahui detailnya, belum ada komunikasi dengan pusat. Apalagi survei ya belum ada setahu saya," ungkapnya Jumat (26/10/2018).
Gatot mengakui perencanaan tol Jogja - Solo sudah ada di Perda DIY No.2/2010 tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Tetapi menurutnya tidak secara langsung dengan menyebut tol.
"Kalau di RTRW menyebutnya jalur bebas hambatan tidak secara langsung tol. Kalau bebas hambatan, misalnya JJLS juga kan bisa dikembangkan menjadi bebas hambatan," katanya.
Tetapi untuk tol Jogja - Bawen, Gatot memastikan saat ini sudah final. Untuk wilayah DIY diperkirakan dengan panjang maksimal 20 kilometer. Mulai dari Bendung Karangtalun, kemudian melewati Minggir di sepanjang selokan mataram.
Dari Bendung Karangtalun tol dengan konsep melayang akan melewati sepanjang selokan mataram. Salah satu titik keluar berada di Bedog Trihanggo, Gamping, Sleman kemudian membelah kota Jogja di atas Selokan Mataram dan berakhir di kawasan ringroad Maguwoharjo, Depok, Sleman.
"Kalau ini sudah final, survei sudah dilakukan, elevated jadi nanti tidak perlu pembebasan lahan" ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Pengawasan terhadap wakil rakyat tidak semestinya berhenti setelah masyarakat memberikan suara dalam pemilu. Warga perlu terus mengawal kinerja anggota dewan
ATSI menganalisis tren penggunaan eSIM Singapura oleh warga RI. Operator lokal meminta Komdigi mengawasi perdagangan produk telekomunikasi asing.
Taspen Kantor Cabang Yogyakarta mendorong aparatur sipil negara dan masyarakat Kabupaten Bantul mulai menyiapkan usaha mandiri sebelum memasuki masa pensiun
Veda Pratama membidik podium Moto3 GP Portugal 2026 setelah finis keempat pada seri Qatar. Ia kini menempati posisi keenam klasemen.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Sleman mendorong optimalisasi media sosial sebagai sarana penyampaian informasi pelayanan publik