Waspadai Kerawanan Pemilu, Bawaslu Akan Kukuhkan Desa Anti Politik Uang

Harianjogja.com, JOGJA- Bawaslu DIY menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah munculnya kerawanan Pemilu mendatang. Salah satunya akan mengukuhkan desa-desa anti politik uang.

Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengatakan, pihaknya terus melakukan memetakan kerawanan pemilu. Salah satunya kerawanan munculnya praktek politik uang di masyarakat. Untuk mengantisipasi itu, Bawaslu dalam waktu dekat akan melaunching desa-desa anti politik uang. "Di Gunungkidul ada 18 desa yang siap mendeklarasikan anti politik uang. Mereka dipilih satu dari tiap-tiap kecamatan," katanya usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Rabu (6/2/2019).

Selain Gunungkidul, gerakan serupa juga akan dilakukan di daerah lainnya di DIY. Termasuk Kelurahan anti politik uang di wilayah perkotaan. Dengan begitu diharapkan ke depan, masyarakat bisa semakin sadar untuk mengantisipasi munculnya politik uang. Gerakan tersebut merupakan inisiasi dan trobosan terbaru yang dilakukan oleh Bawaslu DIY. "Kami berharap ke depan ada inisiatif dari masyarakat untuk melakukan gerakan melawan politik uang berbasiskan desa, desa yang anti dengan politik uang. Kami berencana untuk mengundang Sri Sultan agar melaunching gerakan ini," katanya.

Pihaknya juga meminta agar Gubernur DIY membuat surat edaran terkait netralitas ASN, TNI, Polri, hingga perangkat desa dalam Pemilu. Alasannya, netralitas mereka dinilai cukup berpengaruh untuk menyukseskan Pemilu dan mencegah munculnya kerawanan Pemilu. "Kami berharap Sultan bisa mengeluarkan SE terkait netralitas tersebut," katanya.

Bagus menegaskan, tugas utama Bawaslu yakni melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Menurutnya, peta potensi konflik yang bisa menimbulkan gangguan keamanan sudah ada kantong-kantong nya sendiri, terutama daerah perbatasan. Mulai Bantul, Jogja dan Sleman. Adapun Gunungkidul dan Kulonprogo, relatif aman dan terkendali.

"Kami bersama Gubernur mencari solusi bersama terkait aktivitas kampanye yang seringkali menimbulkan insiden. Bagaimana ke depan pelaksanaan kampanye bisa berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Ia berharap agar ada sanksi tegas bagi aktivitas kampanye yang mengganggu ketertiban umum. Seperti menggelar konvoi sepeda motor dengan knalpot blombongan dan tidak memakai helm. "Arak-arakan yang melibatkan banyak orang saat kampanye rawan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketertiban umum juga terganggu dengan suara bising knalpot blombongan. Makanya kami minta untuk ditindak," katanya.

Bawaslu, katanya, mendukung adanya penegakan hukum bagi peserta kampanye yang melanggar aturan lalu lintas. Hal itu bertujuan agar para peserta kampanye juga steril membawa senjata tajam. "Kalau memungkinkan kami akan mengadakan pertemuan kembali dengan tokoh-tokoh partai politik sebelum pelaksanaan kampanye terbuka Maret mendatang," ucapnya.

Sementara itu, Direktur lalu lintas (Dirlantas) Polda DIY, Kombes Pol Tri Julianto Djati Utomo mengatakan kepolisian menindak tegas peserta kampanye yang melanggar aturan. Bahkan polisi tidak segan untuk memberi tilang. "Untuk knalpot blombongan sudah kami beri surat tilang. Kami tidak menghambat kampanye, tetapi konvoi dengan knalpot blombongan tentu juga menyebabkan masyarakat terganggu,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.