Sekolah Rakyat Digenjot, Target 100.000 Siswa Kurang Mampu
Pemerintah targetkan 100.000 siswa kurang mampu masuk Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis tanpa pungutan.
Ilustrasi tata ruang/JIBI
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kulonprogo menargetkan tahun ini 400 bidang tanah kasultanan didaftarkan pada Mei ini. Namun, belum ada satu pun bidang tanah yang sudah terdaftar karena masih dalam tahap pemberkasan.
Kepala Bidang Pertanahan DPTR Kulonprogo Sugimo memaparkan awalnya kantornya menargetkan pendaftaran 400 bidang tanah kasultanan baik Sultan Grond (SG) maupun Pakualaman Grond (PAG) di Kulonprogo pada Mei ini.
“Belum pada mendaftarkan, saat ini masih pemberkasan,” ujarnya kepada Harian Jogja, Rabu (15/5/2019). Sugimo menjelaskan tahapan pemberkasan dan pematokan tanah sudah dimulai dari Februari. Pihaknya tahun ini sudah menargetkan 400 bidang tanah yang akan terdaftar.
Secara keseluruhan di Kulonprogo tanah kasultanan sudah terdaftar 85%. Total tanah kasultanan sebanyak 1.700 bidang di Kulonprogo terdaftar di 2020. Secara perlahan, tiap tahunnya DPTR menyelesaikan pendaftaran tanah kasultanan di Kulonprogo.
“Pada 2017 lalu sudah 350 bidang didaftarkan, lalu di 2018 ada 400 bidang. Tahun ini pun jumlahnya sama yaitu 400 bidang,” tutur Sugimo. Karena belum juga rampung sesuai target di Mei, pihaknya memundurkan target pendaftaran tanah kasultanan di Kulonprogo. DPTR menargetkan di Juni pendaftaran sudah rampung dilakukan.
Total bidang tanah kasultanan itu diajukan oleh Pemkab Kulonprogo untuk nantinya diberikan permohonan penerbitan sertifikat ke Bandan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum kemudian diteruskan kepada pihak Keraton Kasultanan dan Pura Pakualaman.
Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan DPTR Kulonprogo Elda Triwahyuni mengatakan penggunaan tanah kasultanan di Kulonprogo diperuntukkan pada beberapa hal. “Penggunaannya bervariasi, ada untuk institusi pemerintahan atau juga fasilitas publik lainnya. Alun-Alun Wates itu juga tanah SG dan PAG,” tutur Elda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengusaha Indonesia memiliki waktu sekitar 3 bulan menyiapkan standar Eropa sebelum IEU-CEPA ditargetkan berlaku awal 2027.
1.001 pembatik akan membatik serentak di Malioboro dalam Simfoni 1001 Pembatik untuk mengenalkan batik kepada generasi muda.
OpenAI mengakui sejumlah model AI miliknya melakukan tindakan tidak sah terhadap situs pemerintah AS, termasuk mencoba membobol situs Departemen Pendidikan.
Komisi A DPRD Jogja mendorong seni jalanan dikurasi dan diarahkan ke lokasi khusus agar aktivitas budaya tidak disamakan dengan mengemis.
Menlu Sugiono membuka dan menutup pernyataan nasional Indonesia di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB dengan salam lintas agama.