Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api di Bromo
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Ilustrasi. /Bisnis-Felix Jody Kinarwan
Harianjogja.com, BANTUL-Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi, Dinas Perdagangan Bantul ikut mengawasi takaran bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di jalur mudik dan jalur wisata, jelang arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.
Petugas penera UPT Metrologi Bantul, Basari Alwi mengatakan dalam pekan ini lembaganya sudah melakukan mengecekan sebanyak lima SPBU di Jalan Jogja-Wates, SPBU Jalan Jogja-Wonosari, dan SPBU di Jalan Parangtritis. Petugas mengukur takaran tiap nozzle di SPBU hingga tiga kali pengukuran untuk mendapatkan hasil maksimal.
Hasil pengujian yang dilakukan petugas menemukan ada selisih takaran BBM yang dikeluarkan di beberapa nozzle di SPBU. “Selisih takaran tiap nozzle berkisar antara 0,1-0,2 mililiter. Masih dalam batas normal, karena angka toleransinya sampai 0,5 mililiter,” kata Alwi, saat dihubungi, Sabtu (25/5/2019).
Alwi mengatakan pengawasan SPBU di jalur mudik dan jalur wisata ini merupakan perintah langsung dari Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan. Menurut dia, pengawasan akan terus dilakukan secara berkala.
Tidak hanya pengawasan khusus menjelang lebaran, namun pihaknya melayani tera ulang semua alat ukur BBM. Pengelola SPBU wajib menera alat ukur BBM minimal sekali dalam setahun.
Kepala UPT Metrologi, Henry Hartanti menambahkan tujuan pengukuran alat takar BBM untuk memberi perlindungan terhadap konsumen terkait ketepatan ukuran. Pihaknya juga akan menera ulang alat ukur BBM setahun sekali karena alat ukur yang digunakan setiap hari ada kemungkinan berubah sehingga ketepatan dan kepastian ukuran harus dilakukan melalui aktifitas tera ulang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Gus Rozin merintis BPRS di Pati sejak 2005 untuk memperluas akses modal UMKM dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah pesantren.
Guru Besar UGM Prof. Priyono Suryanto mendorong tiga transformasi penanganan karhutla, dari respons krisis menuju penjagaan hutan berkelanjutan.
BMKG mencatat 11.869 titik panas di Kaltim pada 1-21 Agustus 2026 dan meminta penguatan mitigasi karhutla menjelang puncak panas.
DPRD Sleman menyoroti pencairan dana JPS yang dinilai perlu dipercepat. Dinsos Sleman mulai menyederhanakan tahapan permohonan bantuan
Iran mengubah doktrin militer dari defensif menjadi ofensif setelah konflik dengan AS dan Israel, dengan respons serangan berskala besar.