Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Ilustrasi PNS/JIBI
Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul Suharsono beserta rombongannya menyidak sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, Senin (10/6/2019).
Sidak itu dilakukan untuk memastikan tak ada aparatur sipil negara (ASN) yang mangkir di hari pertama kerja pascalibur Lebaran sehingga bisa mengakibatkan terganggunya pelayananan publik. Beberapa OPD yang disidak di antaranya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Kecamatan Jetis dan Puskesmas Jetis 1.
Dalam kunjungan tersebut Suharsono mengatakan sejauh ini tidak ada permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Hanya ada peningkatan pelayanan dikarenakan tertunda liburan dan cuti lebaran.
Namun demikian dia mengaku semua masih bisa terlayani dengan baik. Suharsono juga sempat menanyakan langsung para petugas pelayanan, “Jangan sampai ada yang bolos. Kalau ada harus diberi peringatan keras,” kata Suharsono di sela-sela sidak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis menambahkan berdasarkan laporan absensi masing-masing OPD yang disidak, semua ASN tercatat hadir. Dia mengakui tidak semua OPD dipantau langsung, namun setidaknya OPD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat berjalan baik.
“Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan ini sampel, tapi semoga sampel ini merupakan potret secara umum lembaga pelayanan di Bantul. Semua masyarakat yang meminta pelayanan dapat terlayani,” ucap Helmi.
Disinggung soal ASN lain, Helmi mengaku tim dari Inspektorat masih memantau jam kerja ASN di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran. Pihaknya masih menunggu laporan.
Kepala Inspektorat Bantul, Hermawan Setiaji mengatakan proses pemantauan jam masuk ASN dilakukan di semua OPD, kecuali instansi kewilayahan yang hanya diambil sampel seperti kecamatan, puskesmas, dan desa. Pemantauan tersebut untuk memastikan semua pelayanan berjalan normal.
Meski tidak semua OPD terpantau, namun pihaknya dapat mengetahui kehadiran ASN melalui absensi digital yang sudah terhubung langsung ke Inspektorat. “Bagi ASN yang tidak ada jejak digitalnya akan ketahuan. Itu nanti yang akan kami pertanyakan,” kata Hermawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Penyintas KDRT di Salatiga memilih bercerai demi anak setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan kini bekerja di luar negeri.
Bus sekolah Gunungkidul kembali melayani antar jemput sejak 7 September setelah Pemkab menyiapkan tambahan anggaran Rp270 juta.
Cidro Asmoro tayang 8 Oktober di bioskop. Film ini membawa konsep Jawanisasi Modern dengan musik, drama dan komedi.
Menhub Dudy Purwagandhi menyebut aturan impor KRL merupakan kewenangan Kemendag dan KAI belum mengajukan usulan resmi.
WIG 2026 resmi dibuka di Solo. Solo dan Jogja menjadi pusat rangkaian untuk membawa gastronomi Indonesia menuju pengakuan global.