Tok, DPR Resmi Sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria
DPR resmi mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).
Harianjogja.com, BANTUL-Pantai Kuwaru di Bantul berada di dalam batas sepadan pantai. Pemerintah Kabupaten Bantul akan melakukan penataan yang menekankan keselamatan warga yang tinggal di pesisir tersebut.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bantul Tri Saktiyana mengatakan sesuai garis sepadan pantai, zona aman di sekitar Pantai Kuwaru berada di sisi utara jalur jalan lintas selatan (JJLS).
"Sementara letak obyek wisata pantai tersebut berada di sisi selatan JJLS," katanya, Sabtu (22/9/2013).
Penataan tata ruang di wilayah pantai ini, menurutnya lebih menekankan keselamatan warga yang tinggal di pesisir tersebut, dan tidak memikirkan keberadaan objek wisata yang telah masuk dalam batas sepadan pantai.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bantul Bambang Legowo mengatakan, pasrah dalam upaya menangani permasalahan di Pantai Kuwaru karena dinilai telah melanggar garis sepadan pantai.
"Kami hanya akan mengikuti rencana yang masih dibahas oleh pemkab, memang kalau dilihat dari segi aturan sepadan pantai dari dulu (Pantai Kuwaru) kurang dari 200 meter," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPR resmi mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).
PHRI Sleman dan DP3 membangun sistem informasi pemasaran untuk mempertemukan supplier produk lokal dengan pelaku usaha.
Guru di Magelang didorong meningkatkan kompetensi agar adaptif menghadapi generasi digital, AI, dan perubahan karakter peserta didik.
Iran memperingatkan AS-Israel soal serangan baru dan menyebut produksi senjata, pertahanan, serta amunisi naik 2,5 kali lipat.
Kapten MT Honour Ashari Samadikun meminta maaf kepada keluarga lima ABK yang gugur dalam penyanderaan perompak Somalia.
Ombudsman menghimpun temuan Program MBG dari 34 provinsi dan menyiapkan policy brief untuk memperkuat tata kelola BGN.