Daftar Sekolah Kedinasan 2026 Segera Dibuka, Cek Gaji dan Tunjangannya
BKN memastikan seleksi sekolah kedinasan 2026 segera dibuka. Lulusan berpeluang langsung menjadi CPNS dengan gaji pokok hingga Rp4,5 juta dan tunjangan kinerja
Harianjogja.com, JOGJA—Tiga anggota DPRD Jogja yang jarang mengantor masih tetap menerima gaji. Padahal akibat ketidakaktifan mereka berdampak pada produktivitas lembaga.
Informasi yang didapatkan Harianjogja.com menyebut ketiga anggota tersebut adalah satu anggota dari Fraksi PDIP, Golkar dan PAN.
Ketiganya masih tetap datang ke bagian Sekretariat Dewan untuk mengambil gaji pada awal bulan dengan besaran mencapai Rp8 juta per bulan. Besaran gaji tersebut belum termasuk tunjangan lainnya.
"Mereka masih menerima gaji karena mereka masih berstatus anggota Dewan," kata sumber Harian Jogja, Rabu (30/10/2013).
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jogja Ignatius Prayogo Sunaryo mengatakan sesuai dengan SK Gubernur No.137/2009 tentang pengangkatan Anggota Dewan, ketiga anggota dewan itu memang masih berhak mendapatkan gaji.
Gaji baru akan dihentikan pencairannya, jika anggota tersebut telah diberhentikan sesuai dengan ketentuan.
"Mereka masih tetap menerima haknya. Cuma, ini tentu akan berdampak pada citra dewan. Untuk itu, rencananya besok kami akan undang fraksi yang bersangkutan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BKN memastikan seleksi sekolah kedinasan 2026 segera dibuka. Lulusan berpeluang langsung menjadi CPNS dengan gaji pokok hingga Rp4,5 juta dan tunjangan kinerja
BMKG mengimbau pengelola PLTA mengantisipasi lonjakan beban listrik selama El Nino. Fenomena ini diperkirakan mencapai puncak pada Desember 2026 hingga Januari
Mendagri Tito Karnavian menyebut aturan gaji kepala daerah yang berlaku sejak 2000 akan direvisi agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kinerja daerah.
Pemkot Jogja akan menertibkan plang Jalan Malioboro yang dipasang tanpa izin resmi. Plang dekorasi tetap diperbolehkan selama bukan berfungsi sebagai rambu ja
AS menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan Iran dan delapan kapal tanker terkait dugaan skema pemerasan kapal di Selat Hormuz.
Delegasi DUN Sabah mempelajari tata kelola Keistimewaan DIY dan Dana Keistimewaan sebagai rujukan kewenangan khusus pemerintahan daerah.