BPPTKG Tegaskan Pendakian Gunung Merapi Belum Aman Dilakukan
BPPTKG belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi karena ancaman awan panas, erupsi, dan lontaran material masih tinggi.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Gunungkidul Marwoto Agus Basuki menjelaskan, tunggakan pajak Rp5,7 miliar tersebut merupakan akumulasi dari beberapa tahun terakhir. Tidak hanya mandeg di perangkat desa namun ada data-data yang tercecer yang kini masih dalam inventarisasi DPPKAD.
Ia menyebutkan target pendapatan pajak PBB 2013 sebesar Rp12,8 miliar hanya terealisasi Rp10.6 miliar. Tahun ini, DPPKAD menargetkan pendapatan pajak PBB P2 sebesar Rp14,1 miliar.
Basuki berharap target Rp14,1 miliar bisa dengan asumsi banyak data wajib pajak PBB P2 yang masih tercecer termasuk tunggakan yang Rp5,7 miliar yang tengah dibenahi DPPKAD pasca peralihan pungutan pajak PBB P2 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke DPPKAD tahun ini. “Banyak data wajib PBB P2 yang sedang kita benahi,” ucap Basuki.
Tahun 2015 mendatang DPPKAD menjadikan ikon PBB P2 dan Pariwisata menjadi pendapatan utama Kabupaten Gunungkidul. “Potensi pendapatan pajak dari kedua ikon tersebut mencapai Rp16 miliar,” tandas Basuki. (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPPTKG belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi karena ancaman awan panas, erupsi, dan lontaran material masih tinggi.
Gudang pabrik pengolahan bambu di Pleret, Bantul, terbakar hingga menimbulkan kerugian lebih dari Rp1 miliar. Polisi masih menyelidiki penyebabnya.
Dua pekerja proyek ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencurian kabel instalasi listrik di pabrik tekstil Karanganyar usai memanfaatkan akses kerja.
Kubu Don Ritto berencana mengajukan praperadilan atas penyitaan emas 74 kilogram dan valas dalam perkara yang menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
RANS menerima pengunduran diri Direktur Grandy Prajayakti. Perseroan memastikan operasional tetap berjalan normal dan akan menggelar RUPS.
Kemnaker menargetkan 300 ribu peserta Pelatihan Vokasi Nasional pada 2026 untuk mencetak SDM siap kerja sesuai kebutuhan industri.