OPINI: Pancasila, Daulat Pangan, dan Jalan Damai di Tanah Papua
Ketegangan di Papua Selatan uji nilai Pancasila. Proyek food estate dinilai abaikan masyarakat adat dan keberlanjutan.
Harianjogja.com, KULONPROGO—Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menginstruksikan setop keramaian jelang pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) tingkat SMA/SMK/MA, 14-16 April nanti. Tujuannya agar pelajar bisa berkonsentrasi dalam melaksanakan UN sehingga membuahkan hasil positif.
Larangan memberikan izin untuk membuat acara keramaian jelang UAN sudah dicanangkan sejak lama sehingga Kota Binangun tidak ada acara keramaian apa pun akhir pekan jelang UAN ini.
''Pusat keramaian di sini adalah Alun-Alun Wates. Kami sudah instruksikan tidak ada keramaian apa pun di kawasan itu. Kondisi itu juga berlaku di semua wilayah sehingga tidak mengganggu konsenstrasi siswa menghadapi UAN," ujar Hasto kepada Harian Jogja, baru-baru ini.
Bupati juga mengimbau kepada semua calon legislator yang yakin mendulang suara maksimal dalam Pemilu tidak membuat acara keramaian terlalu dini. Tujuannya sama, memberikan suasana tenang bagi para pelajar dalam menghadapi UAN.
"Kebetulan UAN berlangsung pada masa momen-momen sekitar Pemilu. Saya saya berharap hiruk pikuk Pemilu yang sudah selesai bisa memberikan iklim kondusif sehingga tidak merusak konsenstrasi siswa," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ketegangan di Papua Selatan uji nilai Pancasila. Proyek food estate dinilai abaikan masyarakat adat dan keberlanjutan.
Pemerintah segera menaikkan HET Minyakita. Kenaikan dipicu harga CPO dan biaya produksi yang terus meningkat.
IHSG turun lebih dari 4 persen, Menkeu Purbaya yakin fundamental ekonomi kuat cukup menopang pasar saham Indonesia.
Silmy Karim jadi tersangka KPK. Intip LHKPN terbaru, koleksi mobil mewah dan klasik hingga aset ratusan miliar.
Jalan Kelok 23 sisi Bantul sudah 100 persen selesai. Akses penuh ditarget 2027, dilengkapi rest area dengan panorama laut.
DPR desak perbaikan tata kelola BGN usai kasus korupsi MBG. Dugaan mark up pengadaan capai triliunan rupiah.