Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Harianjogja.com, JOGJA—Officium Nobile, atau jabatan terhormat. Begitulah jabatan hakim, sekalipun ia hakim adhoc. Rekam jejak perilaku sebelum diangkat menjadi hakim bisa menjadi bumerang di kemudian hari.
Bumerang dari masa lalu inilah yang kini diduga sedang berputar menyasar salah satu hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta berinisial J. Ia dilaporkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (KY) atas kasus dugaan tindak asusila.
J dilaporkan seorang wanita yang mengaku menjadi korban perselingkuhan. Ketua PT Yogyakarta Sugeng Ahmad Yudhi, membenarkan J yang dilaporkan atas dugaan tindak pidana asusila tersebut merupakan salah satu hakim ad hoc perkara korupsi di PT Yogyakarta.
Sugeng mengaku menyerahkan kasus itu sepenuhnya ke KY. “Yang bersangkutan [J] sudah diperiksa oleh KY, Senin (12/5/2014) lalu. Biar KY yang memeriksa biar tidak tumpang tindih,” kata Sugeng saat ditemui di kantornya, Senin (19/5/2014).
Sugeng juga mengklarifikasi perkara yang dilaporkan hanya kasus asusila dan tidak ada gratifikasi seperti ditulis di sebuah media online. Pelapor dalam kasus tersebut diakui Sugeng anonim, atau hanya melalui kuasa hukumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Dua penyu ditemukan mati di Pantai Sepanjang dan Nglolang Gunungkidul dalam dua hari. Bangkai langsung dievakuasi dan dikubur.
PSS Sleman resmi melepas Muhammad Kanu Helmiawan ke Persiku Kudus dengan status transfer permanen jelang Super League 2026/2027.
BNPB mengintensifkan OMC untuk memicu hujan guna membantu pemadaman karhutla Kalimantan dan menyiagakan 30 helikopter.
Pemerintah membagi penanganan karhutla per wilayah dan memprioritaskan enam provinsi, dengan pengerahan 12.880 personel.
Regrouping SDN Hargomulyo dengan SDN Banjaran dibatalkan Disdikpora Kulonprogo setelah mendapat penolakan warga karena lokasi sekolah lebih jauh.