Pemkab Gunungkidul Dukung Revitalisasi Baron Technopark
Pemkab Gunungkidul mendukung aktivasi ulang Baron Technopark untuk pengembangan energi terbarukan, air bersih, dan kebutuhan kawasan pesisir.
Ilustrasi. /Freepik.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul menyiapkan 230 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Lurah (Pilur) serentak 2026. TPS tersebut akan digunakan untuk pemungutan suara di 31 kalurahan pada 26 September 2026.
Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Kriswantoro mengatakan tahapan pendataan calon pemilih masih berlangsung.
Panitia pemilihan di masing-masing kalurahan telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 31 Juli 2026. Saat ini, DPS tersebut masih memasuki tahap untuk mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat.
“Sekarang masih dalam proses untuk mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat. Daftar Pemilih Tetap [DPT] baru ditetapkan 24 Agustus mendatang,” kata Kriswantoro, Senin (17/8/2026).
Jumlah TPS Pilur Disesuaikan Kondisi Kalurahan
Kriswantoro menjelaskan pemungutan suara Pilur Gunungkidul 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang. Panitia pemilihan di tiap kalurahan juga telah memetakan kebutuhan TPS sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan coblosan.
Dari pemetaan tersebut, terdapat 230 TPS yang akan digunakan dalam Pilur 2026. Jumlah itu merupakan akumulasi kebutuhan TPS di 31 kalurahan yang mengikuti pemilihan lurah serentak.
“Masing-masing kalurahan memiliki jumlah TPS berbeda-beda karena disesuaikan dengan pemilih maupun jumlah padukuhan yang dimiliki,” katanya.
Menurut Kriswantoro, jumlah pemilih dalam satu TPS juga memiliki batas sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan Pilur. Setiap TPS yang dibentuk dapat menampung paling banyak 1.200 pemilih.
Salah satu contohnya berada di Kalurahan Baleharjo, Wonosari. Di kalurahan tersebut terdapat lima TPS dengan jumlah pemilih di masing-masing lokasi lebih dari 1.000 orang.
“Jumlah pemilih disesuaikan dengan populasi penduduk di tiap kalurahan. Kalau penduduknya banyak, maka jumlah pemilih di TPS juga banyak,” katanya.
DPRD Gunungkidul Ingatkan Panitia Teliti
Persiapan Pilur Gunungkidul tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan TPS dan pendataan pemilih. Anggota Komisi A DPRD Gunungkidul, Suharjo, meminta panitia pemilihan di masing-masing kalurahan mencermati setiap tahapan agar pelaksanaan pemilihan berlangsung aman, lancar, dan damai.
Ia menilai pemahaman terhadap regulasi menjadi hal penting karena tahapan Pilur telah memasuki proses yang krusial, mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga penetapan calon lurah.
“Regulasi dalam pemilihan harus benar-benar dipahami karena tahapan sudah krusial karena ada penyusunan daftar pemilih hingga penetapan calon yang akan bertarung dalam pilur,” katanya.
Dalam tahapan pencalonan, Suharjo mengungkapkan terdapat sejumlah kalurahan yang harus menjalani seleksi tambahan. Di antaranya Kalurahan Mertelu dan Sampang di Kapanewon Gedangsari karena jumlah peminat calon lurah lebih dari lima orang.
Suharjo menyarankan panitia segera berkonsultasi dengan tim di Pemkab Gunungkidul apabila menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan selama tahapan Pilur.
“Kalau ragu didalam pengambilan keputusan, ada baiknya langsung konsultasi dengan tim di pemkab sehingga ada kepastian dan mengurangi Risiko terjadinya masalah,” katanya.
Jadwal Penting Pilur Gunungkidul 2026
Berdasarkan tahapan yang disampaikan DPMKP2KB Gunungkidul, beberapa agenda penting Pilur 2026 yang telah diketahui yakni penetapan DPS pada 31 Juli 2026, penetapan DPT pada 24 Agustus 2026, dan pelaksanaan pemungutan suara pada 26 September 2026.
Dengan 230 TPS yang telah dipetakan, kebutuhan tempat pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih serta kondisi masing-masing kalurahan, termasuk jumlah padukuhan yang dimiliki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul mendukung aktivasi ulang Baron Technopark untuk pengembangan energi terbarukan, air bersih, dan kebutuhan kawasan pesisir.
Komisi VII DPR meminta kajian ilmiah menyeluruh terkait wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo demi keselamatan satwa.
Ekonom UMY Nano Prawoto menilai potensi budaya, pendidikan, pariwisata, dan kreativitas bisa menjadi kekuatan industri bernilai tambah tinggi di DIY.
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.
Bapperida DIY mendorong pengembangan industri berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan potensi lokal agar memiliki nilai tambah serta daya saing.
Polda DIY menetapkan empat tersangka kericuhan demo 10 November 2026 di Jogja. Salah satunya mahasiswa UGM dan seluruhnya ditahan.