Bahas Pilpres dan Purnawirawan, Panglima Kumpulkan 3.000 Prajurit

Harianjogja.com, SLEMAN - Sebanyak 3000 prajurit TNI terdiri dari bintara, tamtama, perwira dikumpulkan di Hanggar Skadron Pendidikan 101 Wing Pendidikan Terbang, Pangkalan Udara Adisutjipto, Jogja, Senin (23/6/2014) pagi.

Mereka berasal dari matra darat, laut dan udara diberikan pengarahan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko terkait meningkatnya suhu politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Kesatuan matra udara yang hadir antara lain dari prajurit Lanud Adisutjipto, Detasemen Pertahanan Udara (Denhanud) Paskhas TNI AU. Dari darat jajaran Koramil, Kodim se-DIY, Batalyon Infanteri (Yonif) 403, POM AD, jajaran Korem 072/Pamungkas. Sedangkan dari matra laut Lanal TNI AL Jogja dan sejumlah jajaran PNS.

Di hadapan anggotanya, Moeldoko menyampaikan soal meningkatnya suhu politik jelang Pilpres. Meski demikian ia masih menganggap wajar karena sebagai perwujudan negara demokrasi. Ia meminta kepada seluruh anggota TNI untuk tidak perlu was-was dalam menghadapi situasi politik saat ini.

"Saya pikir semuanya melihat gemuruh situasi politik saat ini karena memang kita sebuah negara yang demokrasi, cara demokrasi seperti itu wajar, jadi kita melihatnya dalam kontekstual saat ini," tegas Moeldoko di hadapan ribuan anggotanya, Senin (22/6/2014) di dalam Hanggar Skadron 101 Lanud Adisutjipto Jogja.

Peraih Pedang Adimakayasa Akmil ini menambahkan eskalasi politik diakui terus naik seiring dengan keikutsertaan para purnawirawan dalam kedua kubu Capres-Cawapres. Tetapi ia meminta kepada anggotanya untuk tidak bingung dan tetap berpegang teguh pada aturan di TNI.

"Semakin meriah lagi atas keikutsertaan para purnawirawan, mungkin kalian [prajurit] akan bingung, iki piye to karepe. Kalau kamu bingung pegangan, apa saja yang bisa kaupegang pegang saja. Tambah puyeng nanti kalau saya menjelaskan, kalau sudah saya jelaskan masih bingung yo turu wae dul," ucap dia.

Kehadiran purnawirawan dinilai Moeldoko sebagai dinamika yang jangan dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Hadirnya mereka dalam situasi politik baginya adalah wajar dan sah-sah saja serta tidak ada yang bisa melarang. Karena para purnawirawan memiliki hak politik sepenuhnya sebagai WNI.

Tapi para prajurit, lanjutnya, perlu mengingat bahwa para purnawirawan tidak lagi menyandang pangkat apalagi jabatan. "Maka kalian semua itu tidak dalam pengaruh beliau. Kalau prajurit TNI, Panglima, Kepala Staff tidak bisa dan tidak mau dipengaruhi seluruh prajurit seperti itu juga, terus kenapa harus bingung?" ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News